Lombokvibes.com, Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perhubungan NTB memperketat pengaturan distribusi ternak menjelang Idul Adha pada Mei mendatang. Lonjakan kendaraan pengangkut ternak yang terjadi setiap tahun diantisipasi sejak awal melalui pembentukan satuan tugas khusus dan penguatan koordinasi dari daerah asal hingga pelabuhan penyeberangan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan pembentukan satgas menjadi langkah utama untuk mengurai potensi penumpukan di lapangan. Menurutnya, koordinasi juga telah dilakukan bersama asosiasi peternak dan instansi terkait agar arus distribusi berjalan terukur.
“Satgas ini dibentuk untuk memastikan pengaturan berjalan optimal di lapangan. Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi peternak dan instansi terkait agar proses distribusi ternak dapat berjalan lancar dan terukur,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.
Selain itu, Dishub NTB memperluas buffer zone atau area penyangga parkir di sekitar pelabuhan. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pengangkut ternak yang biasanya meningkat signifikan menjelang Idul Adha.
“Buffer zone kita siapkan lebih luas agar kendaraan tidak menumpuk di dalam pelabuhan. Ini bagian dari mitigasi kemacetan yang kerap terjadi setiap tahun,” jelasnya.
Pengendalian juga dilakukan dari sisi hulu dengan melibatkan dinas peternakan. Distribusi ternak dari wilayah sentra seperti Bima dan Sumbawa akan diatur bertahap menyesuaikan kondisi pelabuhan.
“Kalau dari hulunya sudah diatur, insyaAllah tidak ada kemacetan. Jadi pengendalian ini tidak hanya di pelabuhan, tapi juga sejak dari daerah asal ternak,” tambahnya.
Dishub NTB juga mengoptimalkan fasilitas pelabuhan dengan mengusulkan penambahan dermaga operasional di lintasan Pelabuhan Kayangan – Pelabuhan Poto Tano. Dari dua dermaga yang ada saat ini, diusulkan menjadi tiga untuk mengakomodasi meningkatnya arus kendaraan dan logistik ternak.
“Untuk penambahan dermaga masih proses usulan ke ASDP sebagai pengelola pelabuhan Kayangan Poto Tano, dari dua yang ada sekarang menjadi tiga pelabuhan,” jelasnya merujuk pada ASDP Indonesia Ferry.
Sebagai langkah tambahan, Dishub NTB juga memaksimalkan jalur distribusi melalui program tol laut. Kapal dengan kapasitas hingga 500 ekor ternak per perjalanan disiapkan untuk mempercepat pengiriman ke Jawa.
“Kami juga mendorong deviasi angkutan ternak melalui jalur tol laut. Deviasi rute yang semula dari Bima ke Tanjung Priok diubah menjadi Bima ke Tanjung Perak sehingga ada percepatan perpindahan ternak dari NTB ke Pulau Jawa karena waktu tempuh sekali angkut menjadi lebih singkat,” ungkapnya.
Dishub NTB juga telah berkoordinasi dengan pemilik kapal dan pemerintah pusat terkait kesiapan armada, termasuk fasilitasi perpanjangan masa docking kapal khusus ternak guna memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasional.
Sebagai dukungan kebijakan, Dishub NTB siap mengajukan surat resmi kepada kementerian terkait apabila diperlukan, termasuk penguatan regulasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan ternak.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov NTB optimistis distribusi ternak menjelang Idul Adha dapat berjalan lancar tanpa penumpukan, sekaligus memastikan kebutuhan hewan kurban di berbagai daerah terpenuhi tepat waktu.
