Lombokvibes.com, Mataram – Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB kini memasuki fase krusial: keamanan. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengingatkan bahwa di balik kemudahan sistem digital, tersimpan risiko besar yang tak bisa dianggap remeh.
Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kantor Inspektorat NTB, Selasa (5/5/2026).
Menurut Wagub, hampir seluruh layanan pemerintahan kini bergantung pada sistem digital—mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik. Namun, ketergantungan ini juga membuka celah terhadap ancaman seperti kebocoran data hingga lumpuhnya layanan jika sistem tidak dikelola dengan baik.
“Digitalisasi itu memudahkan, tapi juga berisiko. Kalau tidak diamankan, dampaknya bisa serius,” tegasnya.
Karena itu, audit internal keamanan SPBE disebut bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak. Audit dinilai penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar, mendeteksi potensi celah sejak dini, serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Wagub juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dinas Kominfotik disebut sebagai pengampu sistem yang harus memastikan integrasi berjalan baik, sementara Inspektorat berperan sebagai pengawas yang menjaga agar semuanya tetap on track.
“Ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus terintegrasi dan diawasi dengan kuat,” ujarnya.
Tak hanya soal teknologi, Wagub juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan manajemen risiko, perlindungan data pribadi, dan peningkatan literasi digital aparatur.
Sementara itu, perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, turut mengapresiasi langkah NTB dalam memperkuat keamanan siber. Ia menegaskan bahwa di era digital, keamanan bukan lagi pelengkap, tapi fondasi utama.
“Kalau sistem tidak aman, kepercayaan publik bisa runtuh,” katanya.
Bimtek ini diikuti oleh perwakilan Kominfo dari seluruh kabupaten/kota di NTB dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern, tetapi juga tangguh dan terpercaya.
Langkah ini jadi sinyal bahwa NTB tak hanya ingin cepat dalam digitalisasi, tapi juga siap menghadapi ancaman di baliknya.
