Lombokvibes.com, Mataram- Pemerintah Provinsi NTB mulai mengubah pendekatan dalam penanganan stunting. Tidak lagi bertumpu pada program umum, kini fokus diarahkan pada validasi data dan intervensi langsung terhadap kasus yang sudah teridentifikasi.
Langkah ini ditargetkan berjalan serentak mulai pertengahan Mei 2026, diawali dengan pemutakhiran data hasil pendataan posyandu April.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci sebelum intervensi dilakukan di lapangan.
“Awal Mei kita pastikan datanya valid. Setelah itu baru bergerak serentak, terutama untuk anak-anak yang sudah masuk kategori stunting,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi TP3S NTB, Kamis (30/4/2026).
Pendekatan ini menandai pergeseran strategi, dari sebelumnya berbasis lokus terbatas menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Meski demikian, daerah dengan angka stunting tinggi tetap menjadi prioritas.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 tercatat 12,88 persen. Lombok Timur berada di posisi tertinggi dengan 20,72 persen, disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.
Dinas Kesehatan NTB menyebut, penanganan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif lintas sektor.
Intervensi spesifik difokuskan pada periode seribu hari pertama kehidupan, mencakup calon pengantin, ibu hamil, hingga balita, melalui layanan kesehatan seperti imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, serta pemenuhan gizi anak.
Sementara intervensi sensitif mencakup sektor di luar kesehatan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, serta penguatan ekonomi keluarga.
Kontribusi intervensi sensitif disebut mencapai sekitar 70 persen dalam penurunan stunting, sehingga pelaksanaannya melibatkan lintas sektor.
Selain pencegahan, intervensi juga tetap dilakukan terhadap anak yang sudah mengalami stunting, melalui perbaikan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta.
Pemprov NTB juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga kader posyandu dan PKK di tingkat desa, untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi survei gizi nasional tahun 2026.
