Lombokvibes.com, Lombok Utara– Penutupan tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pemenang, Tanjung, dan Kayangan akibat penyitaan aset oleh Pengadilan Negeri Mataram mulai berdampak serius terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lombok Utara. Kondisi ini memicu antrean panjang di SPBU yang masih beroperasi dan memunculkan kekhawatiran kelangkaan di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah cepat guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan. Menurutnya, dengan hanya tersisa dua SPBU aktif dari total lima unit di KLU, situasi ini berpotensi mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami di DPR berharap Pemda bisa menyampaikan ke publik apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sampai terjadi, dan langkah apa yang akan dilakukan. Ini kebutuhan masyarakat, jadi harus ada solusi,” ujarnya, Jumat (17/04/2026).
Politisi PKB tersebut menilai koordinasi lintas pihak menjadi kunci, termasuk dengan Pertamina dan Pengadilan Negeri Mataram, agar operasional SPBU dapat segera dipulihkan atau setidaknya distribusi BBM tetap terjamin. Ia juga mengingatkan potensi kenaikan harga BBM di tingkat pengecer jika kondisi ini berlarut-larut.
“Antrean sudah mulai terlihat di mana-mana. Kalau dibiarkan, bukan hanya masyarakat kesulitan, tapi harga di tingkat eceran bisa melonjak. Kami minta Pemda segera koordinasi agar distribusi tetap berjalan meskipun ada persoalan internal,” tegasnya.
DPRD Lombok Utara, lanjut Agus, akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi sekaligus mendorong solusi konkret. DPR juga menyatakan siap mendukung langkah terbaik demi menjaga stabilitas pasokan BBM di daerah tersebut.
“Dalam waktu dekat Komisi II akan kami minta memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan mencari solusi. Prinsipnya, DPR akan mendukung penuh langkah yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
