Lombokvibes.com, MATARAM – Antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, kembali menjadi sorotan. Waktu tunggu penyeberangan yang mencapai dua hingga tiga jam dalam kondisi tertentu mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera melakukan evaluasi.
Pemprov NTB menilai persoalan antrean tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari pengetatan verifikasi manifest penumpang dan kendaraan, gangguan teknis kapal, hingga cuaca ekstrem yang membatasi operasional penyeberangan.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan berdasarkan informasi Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, proses verifikasi manifest oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi waktu keberangkatan kapal.
Verifikasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan keselamatan pelayaran. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) baru diterbitkan setelah pemeriksaan manifest penumpang dan kendaraan selesai dilakukan.
Pengetatan prosedur ini menyusul peningkatan pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan pelayaran setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal menjadi perhatian nasional.
“Verifikasi manifest merupakan bagian penting dari pengawasan keselamatan pelayaran. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan. Namun, kita juga perlu mencari solusi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif sehingga tidak menimbulkan waktu tunggu yang terlalu lama bagi masyarakat,” ujar Aka.
Selain persoalan administrasi, gangguan operasional pada sejumlah kapal yang telah terjadwal juga berdampak terhadap kapasitas layanan. Kapal yang mengalami kerusakan harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan, sementara penyiapan armada pengganti membutuhkan waktu.
Kondisi cuaca dalam tiga pekan terakhir turut memperburuk situasi. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat operasional kapal harus dilakukan dengan lebih hati-hati demi menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, dan kendaraan.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov NTB berencana menggelar pertemuan evaluasi pada Senin mendatang dengan melibatkan Syahbandar KUPP, PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan, serta GAPASDAP.
Pertemuan itu akan membahas sejumlah persoalan, termasuk kesiapan armada, proses pelayanan, evaluasi operasional, hingga langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.
Ahsanul menegaskan, pemerintah memahami ketidaknyamanan masyarakat akibat panjangnya antrean di salah satu jalur penyeberangan utama penghubung Pulau Lombok dan Sumbawa tersebut.
“Yang kita inginkan adalah solusi konkret. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas, tetapi kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi kondisi ini dan merumuskan langkah perbaikan,” tegasnya.
Pemprov NTB berharap evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesiapan armada agar antrean kendaraan di lintasan Kayangan-Poto Tano dapat ditekan, sekaligus memberikan kepastian waktu perjalanan bagi masyarakat.
