Lombokvibes.com, Mataram- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat mulai menunjukkan efek domino yang nyata, bukan hanya di sektor kesehatan anak, tapi juga pada pergerakan ekonomi daerah. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini disebut telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Angka itu disampaikan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB,” kata Iqbal.
Gubernur menegaskan, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan mesin pemberdayaan ekonomi yang bekerja cepat di lapangan.
Dalam pemaparannya, Iqbal merinci bahwa hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program ini juga didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta 2.719 mitra pemasok (supplier) yang memasok kebutuhan bahan pangan.
Struktur ini, menurutnya, membuat program MBG tidak hanya menghidupkan aktivitas dapur dan distribusi, tetapi juga menciptakan mata rantai ekonomi baru yang melibatkan banyak sektor.
Lebih jauh, Iqbal menyebut penyerapan tenaga kerja yang tercatat itu belum termasuk tenaga kerja tidak langsung, terutama di sektor pertanian.
“Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelasnya.
Iqbal juga menyinggung bahwa pada awal pelaksanaan, program MBG sempat menuai keraguan. Namun, seiring berjalan dan terlihat dampaknya, MBG justru menjadi salah satu tolok ukur program pemberdayaan yang efektif.
Ia menilai, MBG berhasil mempertemukan kebutuhan gizi masyarakat dengan kebutuhan ekonomi warga lokal, melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan pangan dari supplier daerah.
Meski capaian program dianggap progresif, Gubernur mengingatkan bahwa tantangan berikutnya tidak ringan. Salah satu yang paling krusial adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan MBG di NTB juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola distribusi, terutama untuk wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Gubernur Minta Satgas dan Forkopimda Kompak, Jangan Jalan Sendiri-sendiri
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan menjaga kekompakan dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
Dengan capaian penyerapan tenaga kerja puluhan ribu dan penerima manfaat yang telah menembus angka 1,7 juta, MBG di NTB kini tidak lagi dipandang sekadar program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen percepatan ekonomi lokal yang bekerja cepat dan terukur.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
