Lombokvibes.com, Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memacu percepatan pembangunan wilayah melalui strategi besar bertajuk NTB Connected.
Konsep ini dirancang bukan hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pengarah pola ruang wilayah agar perkembangan tidak terpusat, khususnya membuka poros baru di kawasan selatan Pulau Lombok yang selama ini belum tergarap optimal.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke selatan merupakan kebutuhan mendesak melihat kepadatan di jalur tengah yang sudah mencapai titik jenuh.
Koridor Lembar–Kayangan kini berkembang tanpa batas administratif yang jelas akibat padatnya permukiman, sehingga menciptakan tekanan ruang yang perlu diurai melalui pembukaan koridor baru.
Fungsi infrastruktur itu mendorong pertumbuhan sekaligus mengarahkan pertumbuhan.
“Kenapa 2026 kita mengembangkan bypass port-to-port yang arahnya dari selatan? Karena koridor tengah sudah sangat padat,” ujar Yusron dalam Bincang Kamisan Edisi ke-19, Kamis, 27 November 2025 di UPT Layanan Digital Kominfotik NTB.
Selain konektivitas fisik, Yusron menegaskan bahwa konektivitas digital menjadi pilar penting dalam strategi NTB Connected.
Ia menargetkan tidak ada lagi kawasan pariwisata, perdagangan, hingga sentra pertanian yang berstatus blankspot. Pemprov NTB saat ini juga mematangkan peluncuran portal layanan terintegrasi menjelang HUT NTB, yang ditargetkan merangkum 48 layanan provinsi ditambah layanan prioritas kabupaten/kota pada 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Sadimin, memaparkan progres teknis pengembangan infrastruktur dalam kerangka kerja sama Koridor 5 (Bali-NTB-NTT) yang ditargetkan rampung 2025. Rencana awal pembangunan jalan tol kini direvisi menjadi pembangunan bypass port-to-port Sengkol–Pringgabaya yang lebih realistis dan terjangkau.
“Kalau tol butuh Rp22 triliun dan harus memenuhi rasio lalu lintas tertentu, sementara kondisi kita belum mencapai angka itu. Kalau menunggu, akan terlalu lama,” jelasnya.
Sebagai alternatif, PUPR menyiapkan sejumlah shortcut, di antaranya ruas Sengkol–Ganti sepanjang 13–14 kilometer dan jalan baru Labuan Haji–Korleko sepanjang 11–12 kilometer. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun, dengan harapan waktu tempuh Lembar–Kayangan dapat dipangkas menjadi kurang dari dua jam.
“Tahun 2024 kita FS, 2025 DED dan pembebasan lahan. Targetnya, ketika lahan bebas pada 2027, konstruksi bisa dimulai,”tambah Sadimin.
Dari sisi permukiman, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa pembangunan jalan harus sejalan dengan penataan kawasan hunian. Tanpa intervensi yang tepat, akses baru justru berpotensi memunculkan kantong-kantong kumuh sepanjang jalur utama.
Pada 2025, Pemprov NTB mengagendakan perbaikan 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan PSU jalan lingkungan di sekitar 1.300 titik se-NTB. Menurut Baiq Nelly, estetika kawasan juga harus dijaga agar wajah kota dan destinasi tidak kontras dengan kondisi permukiman di jalur penghubung.
“Jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi menuju ke sananya kita melewati kawasan kumuh. Ini tidak elok,” tutupnya.
Dengan strategi NTB Connected, Pemprov NTB mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata: jalannya dibuka, internet tidak tertinggal, dan kawasan permukiman ditata agar layak dan terintegrasi. Ini menjadi langkah besar untuk menjadikan NTB sebagai kawasan yang benar-benar terhubung, maju, dan berdaya saing.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
