Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk menyusun peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2050. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi bersih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, bersama rombongan di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Iqbal menyambut baik dukungan IESR dalam penyusunan roadmap NZE 2050. Menurutnya, NTB membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur agar proses transisi energi tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan NTB memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Sementara itu, CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan pihaknya siap mendukung NTB melalui pengembangan ekosistem transisi energi, penyusunan kebijakan, hingga mendorong masuknya investasi energi terbarukan.
Fabby menjelaskan, IESR telah memiliki pengalaman mendampingi sejumlah daerah dalam menyusun strategi menuju emisi nol bersih, termasuk Bali yang menargetkan NZE pada 2045 dan Nusa Tenggara Timur pada 2050.
Salah satu temuan penting yang disampaikan adalah potensi besar Pulau Sumbawa dalam pengembangan energi terbarukan. Berdasarkan kajian IESR tentang pulau berbasis 100 persen energi terbarukan, Sumbawa dinilai mampu memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya dengan potensi mencapai 8,64 gigawatt (GW).
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional,” kata Fabby.
Dalam pertemuan tersebut, isu pengembangan sumber daya manusia (SDM) energi terbarukan juga menjadi perhatian. Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mendorong NTB menjadi pusat pengembangan tenaga kerja energi bersih di kawasan Indonesia Timur.
Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal menilai tenaga kerja asal NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan sektor energi terbarukan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan,” ujarnya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama dalam penyusunan peta jalan NZE NTB serta pengembangan kebijakan rendah emisi. Sejumlah sektor yang menjadi fokus pembahasan meliputi pengembangan kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja, hingga kawasan industri berkelanjutan.
Kolaborasi antara Pemprov NTB dan IESR diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi energi bersih sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
