Lombokvibes.com, Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan hijau dan ketahanan iklim seiring peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola persampahan, konservasi hutan, hingga kolaborasi lintas daerah dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional yang dipusatkan di Cibubur, Sabtu (6/6/2026), ditandai dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI dan komitmen penanaman dua miliar pohon secara nasional yang dipimpin langsung Presiden RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Melalui kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (#NowForClimate), pemerintah mendorong gerakan kolektif untuk memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan penyerapan emisi karbon.
Dalam dialog nasional yang melibatkan sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan sejumlah capaian dan agenda strategis lingkungan yang tengah dijalankan di NTB. Salah satunya adalah keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten/kota sejak tahun 2025 sebagai bagian dari rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah.
Selain itu, Pemprov NTB juga terus menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan yang melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas, hingga masyarakat luas sejak arahan Presiden terkait Gerakan Indonesia ASRI disampaikan pada Februari 2026.
“Gerakan ini terus diperluas sebagai bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Iqbal.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang berhasil meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Penerima PROPER Hijau di NTB antara lain PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Momentum Hari Lingkungan Hidup 2026 juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi ekologis, pengelolaan hutan dan lahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Gubernur NTB juga mengangkat sejumlah persoalan lingkungan strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya adalah banjir yang kerap terjadi di Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu.
Menurutnya, rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana yang terus berulang.
Di sektor persampahan, Pemprov NTB mendorong penguatan tata kelola sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) guna menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB.
Menanggapi berbagai isu yang disampaikan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan di NTB. Bahkan, Menteri dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 untuk membahas langkah percepatan penyelesaian berbagai isu lingkungan strategis di daerah tersebut.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelestarian lingkungan bukan lagi sekadar agenda sektoral, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan berdaya saing.
