Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mendapat sorotan terkait lambannya penanganan fasilitas pendidikan yang rusak pascagempa 2018. Anggota DPRD KLU dari Fraksi Gerindra, Artadi, mendesak Pemda agar segera memperbaiki sejumlah Ruang Kelas Belajar (RKB) yang hingga kini masih terbengkalai, salah satunya di SMP Negeri 3 Tanjung.
Artadi menilai kondisi RKB di sekolah tersebut sudah sangat memprihatinkan. Bangunan yang rusak parah, atap bocor, serta struktur yang tidak lagi kokoh membuat ruangan itu tidak bisa difungsikan selama bertahun-tahun. Ironisnya, posisi bangunan rusak berada tepat di bagian depan sekolah sehingga mudah terlihat oleh masyarakat, tamu sekolah, maupun para wali murid.
“Kita berharap mudah-mudahan tahun 2026 bisa dikerjakan karena mengingat ruangan itu juga sangat dibutuhkan oleh sekolah sebagai tempat belajar siswa-siswi SMPN 3 Tanjung,” kata Artadi saat ditemui di Lombok Utara, Senin (19/01/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada citra lingkungan sekolah, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi para siswa. Menurutnya, bangunan yang sudah rusak berat dan dibiarkan terlalu lama berpotensi membahayakan anak-anak yang setiap hari melintas di area tersebut.
“Apalagi bangunan yang rusak itu posisinya pas di depan sehingga kelihatan kumuh apabila tidak segera diselesaikan. Kita khawatir anak-anak yang lalu lalang di lokasi itu berbahaya karena kondisi fisik bangunannya rusak parah atau rusak berat,” imbuhnya usai meninjau langsung lokasi.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD KLU itu menjelaskan, kunjungan ke SMPN 3 Tanjung merupakan bagian dari agenda rutin yang ia lakukan untuk memantau kondisi fasilitas pendidikan di daerah pemilihannya. Dari hasil kunjungan tersebut, ia menilai penanganan terhadap gedung sekolah yang rusak parah sudah tidak bisa lagi ditunda.
Artadi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya upaya perbaikan telah sempat direncanakan melalui anggaran daerah. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan waktu dan proses administrasi.
“Di anggaran perubahan 2025 kemarin ada dua gedung yang sudah masuk di DPA, tetapi yang bisa dieksekusi cuma satu gedung. Untuk yang renovasi juga sudah masuk di DPA. Bahkan waktu itu konsultan sudah turun cek ke lokasi, tetapi karena waktu sangat mepet sekali sehingga pihak ketiga tidak berani mengerjakan,” jelas mantan Ketua DPRD Lombok Utara tersebut.
Lebih lanjut, Artadi menegaskan bahwa aspirasi dari pihak sekolah telah lama ia tampung dan terus diperjuangkan. Selain perbaikan RKB, ia juga mendorong penanganan persoalan infrastruktur pendukung lainnya, seperti sistem drainase sekolah yang kerap menjadi sumber masalah setiap musim hujan.
“Termasuk lokasi sekolah tersebut setiap tahun selalu kebanjiran. Maka kita juga minta Dinas PU supaya bisa memperbaiki saluran yang ada,” pungkasnya.
Dengan kondisi yang masih jauh dari ideal, Artadi berharap Pemda Lombok Utara dapat memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan, khususnya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan sarana belajar bagi para siswa.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
