Lombokvibes.com, Mataram— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya tata kelola yang kuat dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis. Penekanan itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB, H. Abul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Satgas MBG tingkat provinsi di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis, (24/4/2026).
Dalam arahannya, Abul Chair mengingatkan seluruh peserta untuk menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyukseskan program nasional Makanan Bergizi Gratis sebagai upaya mencerdaskan dan menyehatkan generasi penerus bangsa. Ia menekankan bahwa program tersebut membutuhkan komitmen serius dari seluruh unsur pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jangan sampai kita terjangkit akan penyakit ‘tau-tau’, dimana kita alfa abai akan tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi kita ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat dan bermental prima. Jangan sampai kita abai, tau-tau angka stunting kita masih tinggi, derajat kesehatan kita masih rendah, angka kemiskinan kita juga masih tinggi,” tegasnya.
Menurut Abul Chair, program MBG memiliki dimensi strategis karena menyasar langsung kualitas sumber daya manusia sejak dini. Ia menilai keberhasilan program ini akan menentukan kualitas generasi masa depan, sehingga seluruh aparat pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
“Sebagai aparatur negara yang dipercaya berada dalam struktur pemerintahan dimana Presiden melalui program MBG diamanahkan untuk mencetak generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang produktif, sangatlah tepat. Berharap ke depan tidak ditemukan lagi anak-anak mengalami kurang gizi, miskin secara ekonomi, miskin ilmu, lemah iman dan lemah fisik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Satgas MBG di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan. Satgas diminta aktif melakukan kontrol, evaluasi, serta memastikan seluruh pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Abul Chair mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG harus mengedepankan tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Menurutnya, SOP menjadi kunci agar program dapat dimonitor dan dievaluasi secara terukur.
“Artinya tak ada satupun yang dalam pelaksanaannya keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti SOP yang sudah ada tentu saja akan lebih mudah dalam mengevaluasi, memonitoring dan menemukan solusinya secara memadai. Bukannya untuk mencari-cari kesalahan tapi sama-sama berkontribusi untuk membangun generasi bangsa kita,” jelasnya.
Selain itu, Sekda NTB juga menekankan agar kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG dipasok dari daerah sendiri. NTB dinilai memiliki potensi besar dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat menopang kebutuhan program sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Bisa dibayangkan dampaknya akan perputaran ekonomi tentu akan cukup tinggi bagi masyarakat NTB,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Provinsi NTB, H. Fathul Gani, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta menyatukan langkah dalam pelaksanaan program nasional tersebut di wilayah NTB. Ia menekankan pentingnya koordinasi terhadap berbagai kendala di lapangan agar program dapat berjalan sesuai target.
“Rakor MBG kali ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam mensukseskan pelaksanaan program nasional di wilayah Nusa Tenggara Barat. Persoalan-persoalan dan kendala di lapangan perlu segera dikoordinasikan dan dievaluasi,” ungkapnya.
Fathul Gani juga menyebutkan bahwa Sekda kabupaten/kota selaku Kasatgas memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing, dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah provinsi, kata dia, akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sosialisasi dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, berdasarkan data terakhir, sejumlah dapur MBG sudah kembali dibuka setelah memenuhi persyaratan standar laik higiene sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah. Namun, masih terdapat 126 dapur yang belum beroperasi karena belum memenuhi dua persyaratan tersebut.
“Ada beberapa dapur yang sudah dibuka kembali, terutama yang telah memenuhi SLHS dan IPAL. Saat ini tersisa 126 dapur yang belum dibuka karena belum memenuhi dua syarat tersebut,” jelasnya.
Fathul Gani berharap seluruh dapur yang belum beroperasi dapat segera melengkapi persyaratan dalam bulan April agar pelayanan kembali berjalan. Ia menegaskan, penutupan dapur berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat yang sementara tidak menerima layanan.
“Penerima tidak menerima dan tidak dialihkan,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah konsolidasi Pemprov NTB dalam memastikan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis berjalan efektif, akuntabel, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas generasi sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
