Lombokvibes.com, Lombok Utara — DPRD Kabupaten Lombok Utara menilai penguatan keterampilan masyarakat lokal menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, khususnya di kawasan tiga gili.
Anggota DPRD KLU dari Fraksi Gerindra, Artadi, menyoroti masih lemahnya daya saing tenaga kerja lokal akibat keterbatasan kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak peluang kerja di sektor pariwisata justru diisi tenaga kerja dari luar daerah.
“Lombok Utara ini daerah pariwisata, tetapi kita masih lemah di kemampuan bahasa. Akibatnya banyak tenaga kerja dari luar yang masuk dan mengisi peluang kerja di tiga gili,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar mampu mencetak tenaga kerja siap pakai, baik untuk kebutuhan industri pariwisata maupun tenaga kerja luar negeri.
Tidak hanya kursus bahasa Inggris, Artadi menilai pelatihan keterampilan praktis seperti spa, salon, menjahit hingga bidang jasa lainnya perlu diperbanyak agar masyarakat lokal mampu bersaing di daerah sendiri.
“Kalau masyarakat mau bekerja di spa, maka BLK harus siapkan kursus spa. Kalau salon, harus ada pelatihannya. Jadi masyarakat kita benar-benar siap kerja,” tegasnya.
Menurutnya, pembukaan lapangan kerja tidak akan berdampak maksimal apabila masyarakat lokal belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja.
“Percuma lapangan kerja dibuka kalau masyarakat kita tidak punya kemampuan untuk bersaing,” katanya.
Selain sektor pariwisata, ia juga menyoroti persoalan calon pekerja migran yang kerap terkendala kemampuan dasar, terutama bahasa asing. Akibatnya, banyak calon pekerja harus menjalani pelatihan tambahan dalam waktu lama di Jakarta sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya gagal berangkat.
“Kadang masyarakat sudah keluar biaya besar ke Jakarta, mengurus semua persyaratan, tetapi karena belum siap akhirnya pulang lagi. Itu jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Artadi memastikan DPRD siap mendukung penguatan program pelatihan masyarakat dari sisi anggaran selama program yang diajukan benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lombok Utara.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat Lombok Utara dan programnya jelas, tentu kita siap mendukung anggarannya,” tutupnya.
