Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak hotel dan restoran. Sebanyak 50 pelaku usaha ditetapkan sebagai peserta proyek percontohan penerapan aplikasi PERSADA pada 2026.
Program yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU ini diperkenalkan melalui sosialisasi digitalisasi PAD di Lombok Golf Kosaido, Tanjung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dan dihadiri para pelaku usaha serta narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi.
Kepala Bapenda KLU, Tri Darma Sudiana, mengatakan penggunaan aplikasi PERSADA menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan.
Menariknya, inovasi digitalisasi ini tidak membutuhkan anggaran khusus untuk pengadaan aplikasi. PERSADA merupakan aplikasi buatan Pemerintah Kota Malang yang dihibahkan secara gratis kepada Pemkab KLU.
“Aplikasi ini merupakan buatan Kota Malang yang diberikan secara gratis kepada kita. Ini menjadi nilai efisiensi bagi daerah dalam menyediakan infrastruktur teknologi,” ujar Tri Darma.
Menurutnya, percepatan digitalisasi diperlukan karena perkembangan teknologi menuntut pelayanan yang semakin cepat dan efisien. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait literasi digital dan kebiasaan sebagian pelaku usaha yang masih menggunakan sistem manual.
Dari sekitar 1.800 wajib pajak di Lombok Utara, Bapenda memilih 50 pelaku usaha sebagai peserta awal atau pilot project.
Melalui sosialisasi tersebut, para peserta tidak hanya diperkenalkan dengan sistem aplikasi, tetapi juga mendapatkan pendampingan teknis hingga proses pemasangan aplikasi.
Tri Darma berharap penerapan PERSADA dapat membantu pelaku usaha dalam pengelolaan administrasi perpajakan sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan penerimaan pajak daerah.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan bahwa digitalisasi PAD tidak boleh dipandang sebatas pergantian sistem manual menjadi digital. Lebih dari itu, penerapan teknologi harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel.
“Penerapan aplikasi PERSADA ini bukan semata-mata tentang penggunaan teknologi. Lebih dari itu, ini adalah upaya kita membangun sistem yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab bersama,” tegas Najmul.
Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan konsumen melalui hotel dan restoran merupakan titipan yang harus disetorkan sesuai ketentuan. Karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerimaan pajak dikelola dan disalurkan secara benar.
“Kalau ada orang makan di restoran atau menginap di hotel, pajak yang sekian persen itu sesungguhnya adalah uang yang dititipkan oleh konsumen kepada negara melalui perusahaannya,” katanya.
Najmul bahkan mengingatkan bahwa penyelewengan pajak bukan persoalan administratif biasa, melainkan tindakan mengambil hak masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan.
“Pajak yang diselewengkan berarti kita mencuri titipan rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati menjelaskan bahwa optimalisasi PAD memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Penerimaan pajak nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Ia juga menyinggung Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PHRD) yang dialokasikan kembali ke desa. Menurutnya, desa dengan sumber penerimaan pajak yang lebih besar juga berpotensi memperoleh PHRD lebih tinggi.
Najmul mencontohkan kawasan Gili Trawangan yang memiliki aktivitas usaha dan potensi pajak cukup besar sehingga berpeluang memperoleh bagian PHRD lebih tinggi.
“Jangan sampai ada desa yang merasa dirugikan. Semua yang diambil pemerintah dibagi-bagi kembali untuk pembangunan di tingkat desa,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta Bapenda memastikan sosialisasi PERSADA dilakukan secara menyeluruh. Penerapan teknologi tersebut diharapkan tidak justru menambah beban wajib pajak, tetapi memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dengan dimulainya proyek percontohan terhadap 50 pelaku usaha, Pemkab KLU berharap digitalisasi PERSADA dapat menjadi fondasi pembenahan sistem penerimaan pajak daerah yang lebih transparan dan terukur.
