Lombokvibes.com, MATARAM — Bank NTB Syariah mulai menyiapkan alternatif sumber pendanaan untuk mengantisipasi wacana pengalihan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dilakukan untuk menjaga likuiditas, keberlanjutan bisnis, serta fungsi intermediasi bank di tengah belum adanya kebijakan resmi terkait perubahan mekanisme tersebut.
Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Anis Mudjahid Akbar, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian mengenai kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan penyaluran gaji ASN melalui koperasi.
Menurutnya, sikap terhadap rencana tersebut perlu didasarkan pada kebijakan yang telah memiliki kejelasan hukum dan mekanisme pelaksanaan.
“Keberatan atau tidak harus didasarkan pada kebijakan yang memang sudah valid. Rencana itu menurut saya belum valid, sehingga kita belum bisa memastikan apakah itu terjadi atau tidak,” kata Anis.
Ia menjelaskan, penyaluran gaji ASN selama ini menjadi bagian dari ekosistem bisnis perbankan daerah. Apabila mekanisme tersebut berubah, dampaknya berpotensi meluas, tidak hanya terhadap sumber pendanaan bank, tetapi juga terhadap peluang pembiayaan yang selama ini berkembang melalui layanan kepada ASN.
“Dampaknya bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga peluang pembiayaan. Itu pasti berpengaruh,” ujarnya.
BPD Mulai Siapkan Sumber Pendanaan Alternatif
Meski belum ada keputusan resmi, Bank NTB Syariah tidak menunggu hingga kebijakan ditetapkan untuk melakukan langkah antisipasi. Bersama lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD), persiapan untuk mencari sumber pendanaan alternatif mulai dilakukan.
Anis menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan bisnis apabila wacana pengalihan gaji ASN benar-benar direalisasikan.
“Kita BPD memang sudah mulai mempersiapkan untuk mencari alternatif pendanaan yang lain kalau itu benar-benar terjadi. Kita sudah punya sistem untuk mengganti pendanaan dari pemerintah,” ungkapnya.
Persiapan tersebut diharapkan dapat membantu bank menjaga kemampuan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Dengan demikian, perubahan mekanisme penyaluran gaji ASN tidak serta-merta mengganggu peran perbankan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Kejelasan Regulasi Dinilai Penting
Selain menyiapkan alternatif pendanaan, Bank NTB Syariah menilai kesiapan sistem dan kelembagaan perlu menjadi perhatian apabila Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya mendapat mandat untuk menyalurkan gaji ASN.
Kejelasan regulasi, perangkat organisasi, serta mekanisme operasional dinilai penting agar proses penyesuaian dapat berjalan secara terukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat.
Anis menegaskan, langkah antisipasi yang dilakukan perbankan daerah bukan berarti pengalihan penyaluran gaji ASN telah dipastikan berlaku. Namun, potensi dampaknya tetap perlu diperhitungkan sejak dini.
“Kalau itu terjadi, pasti efeknya besar. Tidak hanya pihak ketiga, tetapi ada peluang pembiayaan. Dan itu pasti berpengaruh terhadap BPD,” tegasnya.
Bank NTB Syariah akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah sembari menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penguatan sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus mempertahankan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat.
Sebagai bank pembangunan daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, di tengah dinamika kebijakan yang berpotensi memengaruhi ekosistem perbankan.
