Lombokvibes.com, Lombok Utara – Program pinjaman modal usaha tanpa bunga yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank NTB Syariah terus menunjukkan progres positif. Hingga akhir Agustus 2025, realisasi penyaluran dana mencapai 51 persen atau sekitar Rp570 juta dari total alokasi Rp1 miliar.
Kepala Kantor Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, Umarta, mengatakan program ini menjadi salah satu strategi nyata untuk mendukung pelaku usaha kecil menengah agar lebih mudah mengakses permodalan.
“Sampai 31 Agustus, penyaluran pinjaman 0 persen tercapai 51 persen atau sekitar Rp570 juta dari Rp1 miliar anggaran yang disiapkan pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (24/9/2025) lalu.
Umarta menegaskan pihaknya optimis target 100 persen akan tercapai dalam waktu dekat. “Insya Allah, akhir November kita targetkan tuntas. Saat ini proses penyaluran sedang berjalan,” katanya.
Skema subsidi bunga ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman hingga Rp25 juta per individu maupun kelompok usaha. Seluruh bunga pinjaman ditanggung pemerintah daerah, sehingga para peminjam cukup membayar cicilan pokok saja. Dengan pola tersebut, beban pelaku UMKM menjadi lebih ringan sekaligus memperbesar peluang mereka untuk mengembangkan usaha.
Program pinjaman tanpa bunga ini telah berjalan beberapa tahun terakhir dan terbukti memberikan dampak signifikan bagi geliat ekonomi lokal. Selain mendorong produktivitas UMKM, inisiatif ini juga meningkatkan daya ungkit anggaran daerah agar lebih tepat sasaran.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menilai kerja sama strategis ini merupakan terobosan penting untuk memajukan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran Rp1 miliar khusus untuk membayar bunga pinjaman bagi pelaku usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani bunga yang kerap menjadi kendala saat mengakses modal,” ungkapnya.
Dengan realisasi yang terus meningkat, pemerintah berharap program ini dapat menjadi jembatan emas bagi para pelaku UMKM di Lombok Utara, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
