Lombokvibes.com, Mataram – PT Bank NTB Syariah kembali memperkuat perannya dalam program perumahan rakyat. Tahun 2026 ini, bank daerah tersebut dipercaya menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target hingga 10.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank NTB Syariah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara I, Hamdan Pare, bersama jajaran BP3KP Nusa Tenggara I.
Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan kepercayaan sebagai bank penyalur BSPS kembali menjadi amanah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program BSPS ini bukan hanya penyaluran bantuan, tetapi upaya nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami berkomitmen memastikan penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Program BSPS sendiri bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni melalui pola swadaya dan gotong royong. Dana bantuan digunakan untuk pembelian material bangunan serta pembayaran ongkos tukang melalui mekanisme rekening penerima manfaat dan mitra toko bangunan.
Bank NTB Syariah telah menjadi bank penyalur BSPS sejak 2017. Pada tahun 2025, bank ini berhasil menyalurkan bantuan untuk 1.610 unit rumah dengan realisasi tepat waktu. Tahun ini, jumlah penerima ditargetkan meningkat signifikan hingga 10.000 unit rumah secara bertahap di seluruh NTB.
Selain penyaluran bantuan, Bank NTB Syariah juga mendorong digitalisasi dalam ekosistem BSPS melalui penggunaan QRIS, EDC, dan aplikasi mobile banking RIMO oleh toko bangunan mitra. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi.
Melalui kerja sama tersebut, Bank NTB Syariah menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga keuangan daerah, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
