Lombokvibes.com, Mataram— Sekitar 70 ribu anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB yang kini mulai mengarahkan penanganan hingga tingkat desa.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui, data sementara tersebut masih membutuhkan verifikasi untuk memastikan jumlah dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Persoalannya bukan hanya mengetahui berapa banyak anak yang tidak bersekolah, tetapi juga mengidentifikasi siapa mereka, bagaimana kondisi keluarganya, serta apa yang menyebabkan mereka tidak mengakses pendidikan formal.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” tegas Iqbal saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS di Mataram, Jumat (6/11/2026).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Iqbal mendorong pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran melalui proyek percontohan di desa-desa Program Desa Berdaya.
Posyandu keluarga juga akan didorong menjadi salah satu simpul pendataan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah langsung dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal mereka.
Menurut Iqbal, data yang akurat menjadi pintu masuk untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan persoalan masing-masing anak.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hingga Kementerian Agama perlu terlibat karena persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai jenjang dan lembaga pendidikan.
Bagi Iqbal, persoalan pendidikan juga berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan daerah. Infrastruktur dan program ekonomi dinilai tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi, menyebutkan rapat koordinasi tersebut menghasilkan tujuh agenda komitmen bersama.
Agenda tersebut mencakup dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address, optimalisasi APBD dan APBDes, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta pelaporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur.
Pemprov NTB berharap kesepakatan tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah konkret hingga tingkat daerah dan desa.
Dengan jumlah sementara mencapai 70 ribu anak, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap anak yang teridentifikasi benar-benar mendapatkan solusi agar bisa kembali mengakses pendidikan.
