Lombokvibes.com, Lombok Utara– Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyuarakan sejumlah aspirasi strategis terkait peningkatan mutu pendidikan daerah dalam agenda hearing bersama Komisi III DPRD KLU, Senin (20/10/2025).
Dalam forum tersebut, Dewan Pendidikan menyoroti dua hal utama: belum adanya sekretariat tetap bagi lembaga tersebut, serta persoalan kesejahteraan tenaga honorer di sekolah negeri maupun swasta.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan KLU, Tarna, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum memiliki sekretariat tetap sebagai pusat aktivitas organisasi. Padahal, keberadaan fasilitas itu sangat dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kerja Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan pendidikan.
“Dewan Pendidikan tidak memiliki sekretariat tetap hingga saat ini. Karena itu kami berharap ada perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah,” ujar Tarna.
Selain fasilitas kerja, Tarna juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer. Menurutnya, jika alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dimaksimalkan, kesejahteraan para tenaga pendidik dapat ditingkatkan melalui berbagai program daerah, termasuk melalui optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Jika anggaran pendidikan dioptimalkan, termasuk lewat BOSDA, guru honorer bisa lebih sejahtera dan termotivasi,” ujarnya.
Dewan Pendidikan juga menyoroti pentingnya penataan dan rotasi guru yang lebih proporsional agar tidak membebani tenaga pendidik. Tarna mencontohkan, penempatan guru sebaiknya mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah. “Misalnya guru yang rumahnya di Bayan tidak dipindah ke Pemenang atau sebaliknya,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Dewan Pendidikan yang dinilai aktif memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki kualitas pendidikan daerah. Ia menegaskan, masukan tersebut menjadi bahan penting bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan bersama pemerintah daerah.
“Informasi dari Dewan Pendidikan sangat penting sebagai dasar kami dalam pembahasan kebijakan di tingkat dewan,” kata Sutranto.
Ia memastikan Komisi III akan menindaklanjuti usulan terkait fasilitas operasional Dewan Pendidikan dalam pembahasan APBD mendatang, termasuk penyediaan sekretariat tetap. “Soal sekretariat dan kebutuhan operasional, akan kami bahas di komisi,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan guru, Sutranto juga mendorong Pemda KLU untuk memaksimalkan kembali program BOSDA yang dinilai cukup berhasil pada periode sebelumnya.
“Pemanfaatan anggaran 20 persen untuk pendidikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik,” pungkasnya.
