Lombokvibes.com, Lombok Utara – Persoalan sampah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Dari total 19 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) ditambah satu Bank Sampah Induk (BSI) di Desa Malaka, tercatat ada 6 unit TPS3R tidak beroperasi, sementara 13 unit lainnya berstatus aktif namun belum berjalan maksimal.
Kabid Persampahan dan Limbah B3 Samsul Hadi, menjelaskan, bahwa berbagai kendala teknis dan non-teknis menyebabkan unit TPS3R tersebut tidak berfungsi. Enam unit TPS3R yang tidak aktif berada di Desa Sambik Elen, Sokong, Kayangan, Gondang, Segara Katon, dan Pemenang Timur.
“Penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengetahuan pengelola, hingga kurangnya sarana prasarana. Bahkan ada TPS3R yang tidak bisa diakses kendaraan roda tiga karena jalan sempit, serta lokasinya berdekatan dengan permukiman sehingga ditolak masyarakat,” ungkap Samsul, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, TPS3R yang masih berjalan pun umumnya hanya mampu mengolah sampah sampai tahap pemilahan. Sisa sampah residu kemudian diangkut langsung oleh dinas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Selain itu, disharmoni antara pengelola TPS3R dengan pemerintah desa turut memperumit situasi.
“Pengelolaan sampah kita belum maksimal. Sebagian besar hanya bisa memilah, sisanya kami yang harus menanggung untuk dibawa ke TPA,” ujarnya.
Pembangunan TPS3R di Lombok Utara sendiri menggunakan anggaran dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui dana pusat, tanpa alokasi dari APBD. Dari 13 unit yang aktif, pemerintah daerah saat ini hanya mampu memberikan honor Rp1 juta per bulan untuk masing-masing TPS3R. Namun, pada APBD perubahan 2025 ini, jumlahnya akan dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
“Kami ingin memberi apresiasi. Orang yang bekerja di kantor dengan pakaian rapi bisa digaji, maka yang bekerja di TPS3R dengan kondisi kotor dan berhadapan dengan bau busuk sepatutnya juga mendapatkan penghargaan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa volume sampah di Lombok Utara mencapai 108,79 ton per hari. Sumber terbesar berasal dari rumah tangga dengan dominasi sampah sisa makanan mencapai 60 persen, disusul sampah plastik sebesar 15 persen.
Untuk menekan timbulan sampah, pemerintah daerah berencana mendorong penggunaan tong kompos di setiap dusun agar masyarakat mulai memilah dan mengolah sampah organik dari rumah tangga.
“Kami juga berharap ada intervensi serius dari pemda, bukan hanya soal honor dan peningkatan sarana, tetapi juga dukungan dalam pemasaran produk TPS3R. Contohnya di Banyumas, pemerintah daerah tidak hanya memberi honor, tetapi juga membeli hasil produksi TPS3R. Model seperti ini bisa menjadi solusi keberlanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Desa Segara Katon Ramdhan dihubungi melalui WhatsApp, mengatakan sampai saat ini TPS3R di Segara Katon belum berfungsi. Persoalan yang dihadapi sama seperti di desa lain, yakni masih sulitnya mencari orang yang mau bekerja secara serius di TPS3R.
“Kami masih merekrut anak yang benar-benar mau bekerja,” ujarnya singkat.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
