Lombokvibes.com, Lombok Utara– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai merancang langkah besar dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemda ingin memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara profesional dan berkelanjutan demi mendukung citra pariwisata bersih.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KLU, Rusdianto, mengatakan bahwa selama ini pengelolaan sampah masih belum optimal. Walau sudah terdapat mesin pengolah yang mampu memproduksi kompos, peningkatan volume sampah membuat pengelolaan kerap kewalahan.
“Kita ingin pengelolaan dilakukan secara serius dan profesional. Dari hasil evaluasi, sistem saat ini belum cukup efektif. Karena itu, arahnya kita coba dorong ke KPBU,” ujar Rusdianto, (9/7/2025).
Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan untuk menyimpan hasil produksi pupuk kompos. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengomposan pun tidak singkat, paling cepat dua pekan. Hal ini menyebabkan tumpukan hasil olahan menumpuk karena belum bisa segera dipasarkan.
“Kami sedang mengupayakan tambahan lahan, baik untuk tempat pengolahan maupun gudang penyimpanan sementara. Ini jadi penting untuk kelancaran proses secara keseluruhan,” jelasnya.
Rencana KPBU ini, kata Rusdianto, juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah pihak dan akan ditindaklanjuti dengan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan aspek regulasi dan penerapannya.
Menurutnya, sudah ada beberapa pihak swasta yang tertarik menjadi mitra, namun Pemda tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pilihan. Diperlukan pertimbangan dan mekanisme yang matang untuk menjamin keberhasilan program.
“Kami juga akan membahas soal retribusi dari KPBU. Harapannya, retribusi ini bisa berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Lebih dari sekadar meningkatkan PAD, Rusdianto menekankan tujuan utama KPBU adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang mampu menjaga kebersihan kawasan wisata.
“Kita menjual pariwisata yang bersih dan berkelanjutan. Kalau sampah tidak tertangani dengan baik, itu bisa merusak citra wisata kita,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD KLU, Hakamah, turut mendorong langkah ini. Menurutnya, selama ini penanganan sampah belum menunjukkan hasil signifikan, terbukti masih banyak ditemukan sampah di ruang publik, termasuk di area wisata.
“Sudah saatnya pemerintah menaruh perhatian serius pada isu ini. Jangan sampai wisatawan disambut pemandangan yang tidak layak,” kata Hakamah.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
