Lombokvibes.com, Jakarta – Konferensi regional CTRL+J APAC 2025 memasuki hari kedua dengan pembahasan yang semakin dalam tentang masa depan jurnalisme di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Diselenggarakan di Hotel Le Meridien, Jakarta, acara ini mempertemukan jurnalis, akademisi, penggiat media, dan pakar teknologi dari berbagai negara di Asia–Pasifik.
Salah satu sesi utama bertajuk “Preparing the Future: The State of Play in APAC” menghadirkan Jacque Manabat, jurnalis multimedia asal Filipina yang mengangkat fenomena baru newsfluencer. Lewat platform seperti TikTok, Jacque tetap mengedepankan prinsip jurnalistik seperti verifikasi dan cek fakta, meski menyajikan informasi dalam format yang lebih dekat dengan generasi muda.
“Kami masih melakukan pekerjaan dengan metode jurnalistik, hanya saja dengan bentuk penceritaan yang berbeda,” kata Jacque.
Sedangkan peneliti dari Kyoto University, Jepang, Irendra Radjawali menegaskan data yang dimasukkan ke dalam AI sangat bias karena sebagian besar dibuat oleh programmer kulit putih dan Barat.
“Jadi sebenarnya tidak lengkap dan serba tahu seperti yang kita asumsikan,” ungkap Irendra.
Pada diskusi panel “Preparing the Future: Compensation Strategies” menghadirkan empat pembicara. Wakil Ketua Public Interest Publishers Alliance Australia (PIPA), Nelson Yap, memaparkan kondisi media di negaranya.
“Jurnalisme adalah infrastruktur publik yang sangat penting dan pemerintah Australia mengakui hal ini. Pada 2025, pemerintah Australia mendistribusikan dana hibah sebesar $99 juta untuk organisasi berita selama tiga tahun,” ungkap Nelson.
Pemerintah Australia juga berinisiatif meluncurkan program tawar menawar berita (news bargaining code) untuk mewajibkan perusahaan raksasa teknologi digital seperti Google dan Metta. Nelson mencontohkan apa yang terjadi di Kanada, dimana perusahaan-perusahaan teknologi digital memblokir konten berita di platform mereka.
“News Bargaining Initiatives mendorong platform digital untuk masuk atau memperbarui kesepakatan dengan penerbit berita. Pada saat yang sama, Amerika mengancam akan memperlakukan tarif tambahan atau tarif yang lebih tinggi di Australia karena kami mengatur teknologi, sementara perusahaan-perusahaan teknologi menjarah organisasi-organisasi berita di Australia,” imbuhnya.
Pada diskusi panel “Preparing the Future: Amplifying Diverse Voice and Addressing the Language Barrier in AI” menghadirkan empat pembicara. Salah satunya Program Director for Training and Network Meedan, Shalini Joshi menerangkan bahwa AI sebagai pemeriksa fakta saat ini tersedia dalam 31 bahasa di Asia yang bertujuan membantu media dan organisasi masyarakat sipil dalam memperluas artikel.
Sedangkan Senior Director of AI Product dari AI IG, Dr. Leslie Teo mempresentasikan LLM SEA-Lion yang fokus pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara, terutama bahasa-bahasa lokal seperti Jawa, Ambon dan lainnya.
Pembicara lain, peneliti AI Center ITB, Ayu Purwarianti menjelaskan proyek Nusa Dialogue yang digagas oleh ITB untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, dengan sumber data yang berasal dari para penutur asli bahasa dan dialek daerah.
Kemudian, dua pembicara yang hadir dalam diskusi panel “Preparing for the Future: Publisher’ Preparedness and Engagement Strategy in the Era of AI”, adalah Executive Director of Nucleo Journalismo asal Brasil Sergio Spagnuolo yang memaparkan berdasarkan riset, Indonesia dan Brasil memiliki kebijakan AI yang sangat permisif, hanya 5-6 persen situs web media yang memblokir setidaknya satu agen AI dalam file robot.txt mereka.
“Sementara itu, proporsinya 35 persen di Amerika Serikat. Kami akan segera merilis sebuah alat untuk penerbit menghasilkan file robot.txt anda sendiri, untuk membantu Anda memblokir bot apapun yang ingin anda blokir,” katanya.
President of RadicalxChange Foundation, Matt Prewitt menegaskan, jurnalis harus memastikan bahwa semua konten dan materi yang mereka produksi terlindungi. Mereka juga harus menyiapkan perizinan, tergantung pada kedalaman data yang digunakan.
“Mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan teknologi dalam hal akses AI dan bagaimana informasi dapat dibagikan. Tidak mengontrol akses terhadap konten Anda akan mengakibatkan penurunan dukungan pasar lebih lanjut untuk organisasi media,” ungkapnya.



































