Lombokvibes.com, Jakarta– Menjelang Pilkada serentak 2024, kualitas jurnalisme dalam peliputan Pilkada sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan UNESCO menyelenggarakan diskusi bertajuk “Peran Media dalam Pilkada 2024” di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024.
Diikuti oleh lebih dari 120 peserta yang terdiri dari pemimpin media, jurnalis, akademisi, dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, kegiatan ini juga sekaligus memperingati “The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists” pada tanggal 2 November lalu.
Diskusi ini merupakan rangkaian akhir dari program pengembangan kapasitas jurnalis yang didukung UNESCO program #SocialMedia4Peace yang didanai oleh Uni Eropa.
Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyampaikan alasan berdirinya AMSI tujuh tahun lalu membawa misi pertama membantu perusahaan media untuk memproduksi konten jurnalisme yang berkualitas dan kedua konten yang sehat hanya bisa diproduksi dengan bisnis yang sehat.
“Program ini penting bagi AMSI sebagai bentuk dukungan pada anggota untuk menulis lebih mendalam daerah sensitif konflik menghadapi Pilkada, ” katanya menambahkan.
Stephane Mechati, Penasehat Menteri sekaligus Wakil Kepala Misi dan Kepala Seksi Politik Delagasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam dalam sambutan menyampaikan tentang situasi demokrasi dan peran media masyarakat untuk menjaga demokrasi, termasuk di Indonesia.
“ Media adalah pilar penting dalam sistem demokrasi. Saat ini kita menghadapi masa sulit demokrasi secara global. Demokrasi menghadapi tantangan karena naiknya populisme, rasisme, islamophobia dan tidak bisa mengingkari ini terjadi. Jurnalis adalah pembela hak asasi manusia selama mereka bekerja dengan profesional. Karena itu kami berkolaborasi dengan lembaga PBB (UNESCO) untuk mendukung peningkatan kapasitas jurnalis untuk menulis cerita kelompok-kelompok yang tidak terwakili ‘underrepresented’ dari berbagai daerah di tingkat lokal dan melindungi selamatan mereka,” katanya.
Maki Katsuno-Hayashikawa, Direktur UNESCO Kantor Regional di Jakarta menyampaikan sebagai badan khusus PBB, UNESCO memiliki mandat untuk mempromosikan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis, seladiawali dengan pelatihan di tiga wilayah rentan konflik, yakni; Banda Aceh, Jakarta, dan Manado di Sulawesi Utara.
“Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis ketika harus meliput isu-isu sensitif terkait pilkada. Sejumlah materi penting seperti jurnalisme solusi, jurnalisme data, “debungking deep fake”, yang juga mencakup alat dan pendekatan untuk menangani disinformasi dan ujaran kebencian sesuai dengan standar kebebasan berekspresi,” ujarnya.
“Kolaborasi antarmedia menjadi model bertahan yang cukup kuat yang memberikan ruang untuk berbagi biaya, merancang format inovatif dan meningkatkan keselamatan jurnalis,” kata Maki.
