Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA — Tingginya intensitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum sepenuhnya ditopang kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Bahkan, sebagian besar perlengkapan keselamatan petugas dilaporkan sudah dalam kondisi tidak layak digunakan.
Sekretaris Dinas Damkar KLU, Erwin Rahadi, mengungkapkan bahwa hingga awal November 2026, pihaknya telah menangani 565 kejadian, terdiri dari 173 kejadian kebakaran dan 392 kejadian nonkebakaran.
Artinya, petugas Damkar KLU rata-rata harus menangani hampir dua kejadian setiap hari dengan jenis pelayanan yang semakin beragam.
Dari total kejadian kebakaran, sebanyak 130 kasus atau sekitar 75 persen merupakan kebakaran lahan. Sementara pada pelayanan nonkebakaran, penanganan hewan berbahaya atau animal rescue mendominasi dengan 211 kejadian atau sekitar 54 persen. Disusul penanganan pohon tumbang sebanyak 126 kejadian atau sekitar 32 persen.
Namun, tingginya beban pelayanan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi sejumlah perlengkapan operasional yang dimiliki Damkar KLU.
Erwin membeberkan, dari 42 unit fire jacket atau jaket pelindung kebakaran yang tersedia, hanya 18 unit yang masih layak digunakan.
“Dengan demikian, sekitar 57 persen perlengkapan tersebut sudah tidak layak pakai,” katanya.
Kondisi serupa terjadi pada fire boot atau sepatu pelindung petugas. Dari total 39 unit yang dimiliki, hanya 17 unit yang masih dalam kondisi layak, sementara 56 persen lainnya mengalami kerusakan.
Keterbatasan juga terjadi pada peralatan penanganan pohon tumbang. Dari 14 unit mesin chainsaw yang tersedia, hanya tujuh unit yang masih dalam kondisi baik.
“Padahal, penanganan pohon tumbang menjadi salah satu layanan dengan jumlah kejadian cukup tinggi. Terlebih, memasuki musim hujan, potensi kejadian pohon tumbang kembali meningkat,” kata dia.
Menurut Erwin, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan inventaris barang, melainkan menyangkut kesiapan operasional dan keselamatan personel saat menjalankan tugas di lapangan.
Ia menyebut, belum adanya alokasi anggaran pengadaan fire jacket, fire boot, maupun chainsaw pada Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi.
Karena itu, persoalan pemenuhan perlengkapan keselamatan dan operasional diharapkan menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebutuhan anggaran tahun 2027.
Erwin menilai, perencanaan pengadaan harus didasarkan pada kondisi riil peralatan yang dimiliki, mulai dari jumlah barang yang masih layak, yang membutuhkan perbaikan, hingga yang sudah harus diganti.
Secara khusus, pengadaan fire jacket dan fire boot perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan petugas. Begitu pula chainsaw dan perlengkapan operasional lain yang menunjang pelayanan sehari-hari.
Ia juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu bidang, melainkan membutuhkan koordinasi antara bidang teknis, sarana prasarana, perencanaan, keuangan, hingga pimpinan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan personel dan perlengkapan keselamatan yang memadai.
“Karena keselamatan masyarakat yang kita layani itu penting, tetapi keselamatan anggota yang bertugas menyelamatkan masyarakat juga tidak boleh kita abaikan,” tegas Erwin.
Evaluasi tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapan Damkar tidak cukup hanya diukur dari kemampuan merespons laporan kejadian. Ketersediaan peralatan operasional dan perlindungan bagi petugas juga menjadi bagian penting dalam menjamin pelayanan berjalan optimal.
