Lombokvibes.com, Mataram — Lombok Timur masih menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB tahun 2026, prevalensi stunting di Lombok Timur mencapai 19,38 persen.
Angka tersebut menempatkan Lombok Timur di posisi teratas, disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar 12,55 persen dan Kabupaten Bima sebesar 12,05 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. Pasalnya, meski secara keseluruhan prevalensi stunting NTB telah mencapai 12,5 persen hingga triwulan II 2026, masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan intervensi lebih serius.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Diperlukan kerja sama lintas sektor, koordinasi yang kuat, serta identifikasi kebutuhan intervensi berdasarkan data di lapangan.
“Identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” kata Nelly dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).
Ia secara khusus menyoroti Lombok Timur yang masih memiliki prevalensi stunting tertinggi di NTB. Pemerintah daerah didorong mempercepat intervensi agar penurunan angka stunting dapat terjadi secara signifikan sebelum survei gizi nasional pada April 2027.
“PR kita masih banyak. Semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyebut capaian prevalensi stunting NTB secara kumulatif telah berada di angka 12,5 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target Pemprov NTB tahun 2026 sebesar 20,2 persen maupun target nasional sebesar 17,2 persen.
Meski demikian, capaian provinsi tersebut dinilai belum cukup. Pemerintah masih memprioritaskan intervensi di daerah dengan prevalensi tinggi, termasuk melalui pemenuhan logistik, pemantauan gizi, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penguatan intervensi di 40 desa berdaya yang menjadi fokus penanganan stunting.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting, terutama di wilayah yang masih memiliki angka kasus tinggi, sehingga capaian NTB tidak hanya terlihat secara agregat, tetapi juga dirasakan hingga tingkat kabupaten dan desa.
