Lombokvibes.com, Mataram — Besarnya produksi tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata belum otomatis menjamin kesejahteraan petani. Di balik besarnya industri tembakau, petani masih menghadapi persoalan biaya produksi, sewa lahan, ketergantungan pada pinjaman modal hingga ketidakpastian harga jual.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10/2026).
Pemerintah Provinsi NTB menilai persoalan tembakau tidak bisa hanya dilihat dari kontribusi ekonominya. Pembenahan tata niaga dan perlindungan kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian dari kebijakan industri tembakau.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan besarnya produksi tembakau belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.
“Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan tata niaga perlu dilakukan melalui transparansi penilaian mutu dan penimbangan tembakau, penguatan data produksi dan harga, serta kepastian penyerapan hasil panen.
Petani juga perlu memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan agar tidak terus berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pembeli.
Persoalan serupa disampaikan Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok. Ia mengungkapkan, petani masih menghadapi berbagai risiko usaha tani, mulai dari tingginya biaya produksi hingga ancaman gagal panen akibat perubahan cuaca.
Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, petani tetap harus menanggung biaya produksi dan membayar pinjaman modal yang telah digunakan selama masa tanam.
Kondisi tersebut membuat penguatan posisi tawar, akses pasar, dan perlindungan risiko usaha tani menjadi kebutuhan mendesak bagi petani tembakau.
Di sisi lain, diskusi tersebut juga menyoroti dampak konsumsi rokok terhadap kesehatan masyarakat.
Akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, mengingatkan pentingnya perlindungan dari paparan asap rokok, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), edukasi sejak dini, serta dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok dinilai perlu diperkuat.
Ia juga mengingatkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok berpotensi mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan lain, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua AJI, Irsyan Hasyim, menjelaskan bahwa dokumenter Di Balik Ilusi Tembakaudihadirkan untuk membuka perspektif masyarakat mengenai sisi lain industri rokok.
Film tersebut mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, hingga keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat dampak konsumsi rokok.
Pemprov NTB juga mendorong evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, diversifikasi usaha pertanian dinilai penting untuk membuka sumber pendapatan alternatif bagi rumah tangga petani agar tidak sepenuhnya bergantung pada tembakau.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa besarnya produksi tembakau saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan industri. Kesejahteraan petani, keadilan tata niaga, dan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi pekerjaan yang harus dijawab secara bersamaan.
