Lombokvibes.com, Bali – Tiga provinsi di kawasan timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi menyepakati pembentukan Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN). Langkah ini menjadi momentum baru untuk memperkuat sinergi lintas wilayah demi mewujudkan kawasan yang terintegrasi secara ekonomi, energi, dan konektivitas.
Kesepakatan tersebut lahir dalam pertemuan para gubernur di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025). Pertemuan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., Gubernur NTB Dr. Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt.
Gubernur NTB, Dr. Muhamad Iqbal, yang menggagas inisiatif ini, menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah merupakan kunci dalam membangun kekuatan ekonomi baru di Indonesia Timur. Ia menyoroti pentingnya membangun sistem energi hijau, konektivitas logistik, dan pariwisata lintas wilayah yang saling menopang.
“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerja sama dan integrasi. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi luar biasa untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, memperkuat konektivitas logistik, serta menciptakan ekosistem pariwisata bersama,” ujar Iqbal.
Dalam paparannya, Gubernur NTB menyoroti besarnya potensi energi terbarukan di NTB dan NTT yang memiliki intensitas radiasi matahari tertinggi di Indonesia. Ia juga menyinggung kapasitas bendungan yang memungkinkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mikrohidro. Untuk mendukung visi tersebut, Iqbal mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi sebagai sistem pasokan energi bersih kawasan Bali-Nusra.
Selain energi, sektor konektivitas turut menjadi fokus utama. NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass guna mempercepat arus logistik regional. Pengembangan Pelabuhan Gili Mas sebagai pelabuhan dalam, perluasan jaringan penerbangan di Bandara Internasional Lombok sebagai mini hubIndonesia Timur, hingga rencana pengoperasian transportasi laut dan seaplane antar pulau kecil turut disiapkan untuk memperkuat rantai pasok dan sektor pariwisata.
“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri, efisien, dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, ketiga gubernur menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Bidang tersebut mencakup sosial, pariwisata, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta penanaman modal.
Draf MoU akan disusun bersama di bawah koordinasi Gubernur NTB dan Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sedangkan PKS akan ditandatangani di NTT pada 22 Desember 2025.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut hangat inisiatif ini dan menyebutnya sebagai upaya menghidupkan kembali semangat persaudaraan yang telah lama terjalin antara tiga daerah sejak era Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
“Ini bukan nostalgia, tapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya realisasi kerja sama konkret di bidang ekonomi, konektivitas, dan pariwisata antarprovinsi guna membangun kawasan yang kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi di timur Indonesia.
Pertemuan tiga gubernur ini menandai tonggak awal lahirnya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) — sebuah model baru integrasi pembangunan berbasis potensi daerah dan keseimbangan antarwilayah yang diharapkan menjadi rujukan nasional ke depan.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
