Lombokvibes.com, Lombok Utara – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD KLU, Kamis (18/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, anggota DPRD, camat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, dukungan DPRD menjadi energi positif bagi Pemerintah Daerah untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diraih Kabupaten Lombok Utara selama 12 tahun berturut-turut.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan daerah. Hal ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Najmul.
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 mencapai 114,15 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong oleh optimalisasi digitalisasi layanan perpajakan daerah, peningkatan transparansi sistem, intensifikasi objek pajak, serta membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pariwisata.
Meski demikian, peningkatan PAD ke depan tetap akan memperhatikan iklim investasi dan keberlangsungan usaha masyarakat melalui perluasan basis wajib pajak, penyederhanaan perizinan, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Menanggapi sorotan fraksi terkait belanja modal, Najmul menegaskan bahwa penurunan belanja modal tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah. Bahkan, alokasi dana bagi hasil untuk desa mengalami peningkatan dan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 46,01 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan sebesar 40 persen.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp128 miliar dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan daerah serta efisiensi pelaksanaan sejumlah kegiatan. Sementara itu, kewajiban utang daerah yang masih tersisa telah masuk dalam perencanaan penyelesaian melalui APBD Tahun 2026 sesuai kemampuan fiskal daerah.
Di bidang pelayanan publik, Pemda KLU terus memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana BOS, guna meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Bupati Najmul menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Berbagai program strategis terus dijalankan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di antaranya peningkatan kompetensi tenaga kerja, subsidi pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat produktif, perlindungan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, hingga kolaborasi dengan program nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah juga terus memperkuat pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan sarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, percepatan penanganan stunting, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Pelaksanaan APBD harus semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara,” tutupnya.
