Lombokvibes.com, Lombok Utara – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, tak menutupi kegelisahannya soal nasib investasi pariwisata di kawasan Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air). Dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, Rabu (15/10/2025), Najmul blak-blakan menyebut regulasi yang tumpang tindih telah membuat geliat investasi di tiga gili itu tersendat.
“Kabupaten Lombok Utara ini daerah paling muda di NTB, baru 17 tahun usianya. Kami sudah banyak berbuat untuk membangun, terutama di sektor pariwisata. Tapi sekarang, investasi di tiga gili justru terganggu karena aturan yang saling bertabrakan,” ujarnya di Hotel Anema Resort.
Najmul memaparkan, Gili Tramena telah lama menjadi primadona pariwisata Lombok Utara. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2021 bahkan menegaskan kawasan itu sebagai destinasi pariwisata nasional prioritas. Namun, keputusan dari kementerian lain justru menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Menurut KLHK, tiga gili ini kawasan hutan. Lalu menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini kawasan konservasi laut. Padahal, Keppres menyebutnya kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi, yang benar kita harus ikut yang mana?” ucapnya setengah bertanya.
Ia menegaskan, aktivitas pariwisata dan ekonomi di Gili Trawangan, Meno, dan Air sudah berlangsung jauh sebelum keputusan-keputusan tersebut terbit. Namun kini, status kawasan yang tumpang tindih membuat ruang gerak investasi menjadi terbatas.
“Bukan hanya soal aturan, tapi ini juga menyangkut kesejahteraan masyarakat dan masa depan ekonomi Lombok Utara. Kami butuh kepastian,” tegasnya.
Deputi Bidang Geoekonomi DPN RI, Dr. Yayat Ruyat, mengatakan kunjungan kerja ke Lombok Utara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pemda KLU dengan Kementerian Pertahanan sebelumnya.
“Kami datang untuk menyerap informasi dan melihat langsung kondisi di lapangan. Kami ingin tahu seperti apa persoalan sebenarnya di kawasan tiga gili ini,” ujarnya.
Yayat menegaskan, pihaknya akan turun langsung ke lokasi guna meninjau dan merumuskan rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita harapkan nanti ada jalan keluar terbaik. Setiap permasalahan pasti ada solusinya, asal semua pihak duduk bersama dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Pertemuan berlangsung hangat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya perwakilan Forkopimda KLU, Asisten II Setda KLU Gatot Sugihartono, Kadis Pariwisata Denda Dewi Tresni Budiastuti, Kadis Kominfo Hairul Anwar, Kadis LH Husnul Ahadi, Kadis DKPP Tresnahadi, serta Direktur PT Tata Tunaq Berkah Juraidin.
Pemerintah daerah berharap, kunjungan DPN kali ini menjadi awal penyelesaian masalah regulasi di Gili Tramena agar sektor pariwisata KLU kembali berlari kencang.
