Lombokvibes.com, Lombok Utara – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rusdianto, menegaskan dirinya tidak pernah menolak program pengadaan motor dinas bagi kepala dusun (Kadus). Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi jeritan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rusdianto untuk meluruskan berbagai tafsir yang muncul setelah komentarnya terkait pengadaan motor dinas Kadus menjadi polemik di ruang publik.
“Kalau pun kemarin ada yang salah memahami pernyataan saya, maka hari ini saya tegaskan kembali. Itu adalah hak politik saya untuk memberikan komentar. Apalagi saya berada di posisi oposisi. Pengadaan motor dinas Kadus itu sudah dibahas di Banggar, sudah disahkan dalam RAPBD, sehingga tidak mungkin lagi dibatalkan,” ujar Rusdianto, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan untuk menggagalkan program kendaraan dinas kepala dusun, melainkan sebagai pengingat agar pemerintah tetap fokus pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Rusdianto menyoroti tiga persoalan utama yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, yakni penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Ia mengungkapkan, sedikitnya 13 desa di Lombok Utara masih mengalami kekeringan setiap tahun. Selain itu, persoalan krisis air bersih di kawasan tiga Gili juga dinilai belum menemukan solusi yang benar-benar tuntas.
Di sektor infrastruktur, banyak ruas jalan desa yang masih rusak dan menjadi keluhan warga. Bahkan, aksi menanam pohon pisang di tengah jalan rusak kerap dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap lambannya perbaikan.
“Masalah jalan ini hampir terjadi di semua desa. Masyarakat terus mengeluh karena banyak ruas jalan yang rusak. Belum lagi persoalan kemiskinan ekstrem yang sampai hari ini menurut saya masih membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah,” katanya.
Karena itu, ia berharap program motor dinas kepala dusun tidak membuat perhatian pemerintah bergeser dari persoalan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Motor untuk Kadus silakan jalan. Saya mendukung. Tetapi jangan sampai karena fokus pada program itu, kebutuhan masyarakat seperti air bersih, jalan, dan penanganan kemiskinan justru terabaikan,” tegasnya.
Rusdianto juga menyatakan siap membantu kepala dusun yang belum mendapatkan kendaraan dinas apabila pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, ia berkomitmen memperjuangkan bantuan kendaraan bagi Kadus di daerah pemilihannya yang belum memperoleh giliran.
“Kalau nanti masih ada Kadus di dapil saya yang belum mendapat motor karena dilakukan bertahap, saya siap membantu melalui program Pokir,” ujarnya.
Terkait anggapan bahwa dirinya membenturkan kepentingan kepala dusun dengan masyarakat, Rusdianto membantah hal tersebut. Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan para kepala dusun dan menyamakan persepsi untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami sudah duduk bersama dengan para Kadus. Tidak ada niat membenturkan. Justru kami sepakat untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain menerima motor dinas, para Kadus juga siap mengawal persoalan air bersih, jalan, dan masyarakat miskin di dusunnya,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Rusdianto menegaskan bahwa polemik terkait pengadaan motor dinas kepala dusun seharusnya sudah selesai. Ia memastikan mendukung penuh program tersebut karena telah menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah daerah.
“Program kendaraan dinas Kadus sudah clear. Tidak mungkin dibatalkan. Saya hanya ingin mengingatkan agar di samping menjalankan visi-misi itu, pemerintah daerah juga tetap fokus menuntaskan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
