Lombokvibes.com, Lombok Barat– Di tengah situasi hukum yang menjerat Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat memastikan roda pemerintahan tidak terganggu. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara resmi menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati, Rabu (22/7/2026).
Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kekosongan kepemimpinan serta memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan agenda-agenda strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan normal.
Didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Gubernur Iqbal menyerahkan radiogram Mendagri sekaligus Surat Gubernur NTB yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan selama masa transisi.
“Kami bersama Wakil Gubernur menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan,” kata Miq Iqbal.
Menurutnya, Lombok Barat saat ini sedang menghadapi sejumlah agenda penting yang tidak boleh terhambat, mulai dari pembahasan LKPJ Tahun 2025, penyusunan KUA-PPAS, APBD Perubahan, hingga APBD tahun anggaran berikutnya.
Karena itu, Pemprov NTB berkepentingan menjaga stabilitas pemerintahan agar seluruh proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai jadwal.
Namun demikian, Gubernur menegaskan bahwa penugasan tersebut bukan berarti Nurul Adha diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati.
“Beliau tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.
Miq Iqbal juga memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan apabila terdapat kebijakan strategis yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, tanggung jawab tersebut merupakan amanah bersama yang diterima saat dilantik sebagai pasangan kepala daerah.
“Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wakil Bupati,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Nurul Adha berencana segera mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan para asisten guna memperkuat koordinasi serta menjaga soliditas birokrasi.
Ia juga menegaskan akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD Lombok Barat untuk menyelesaikan berbagai agenda penting daerah, termasuk pembahasan LKPJ, KUA-PPAS, APBD Perubahan, dan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
Nurul menilai situasi yang sedang dihadapi Lombok Barat harus menjadi momentum memperkuat solidaritas aparatur sipil negara sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui situasi ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjalankan birokrasi dengan baik,” katanya.
Dengan terbitnya Radiogram Mendagri tersebut, Pemerintah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan di Lombok Barat. Seluruh pelayanan publik dan program pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
