Lombokvibes.com, Lombok Utara – Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) nyatanya tak berjalan mulus seperti jalan tol.
Sejumlah kasus mewarnai program besutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ini, mulai dari dugaan keracunan puluhan siswa seperti yang terjadi di SDN 2 Malaka beberapa waktu lalu, banyaknya foto dokumentasi menu MBG di sejumlah sekolah yang bersliweran di sosial media yang dinilai tidak sesuai standar gizi, hingga temuan makanan rusak di beberapa sekolah, memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, terlebih di bulan Ramadan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr.H.Bahrudin menyatakan bahwa kondisi persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan perlu langkah evaluasi komprehensif.
Banyaknya kasus di lapangan cukup disayangkan. Menurut dr.Bahrudin, setiap SPPG memiliki petugas gizi, namun, permasalahan menu masih kerap terjadi. Hal ini menurutnya menyisakan pertanyaan besar.
“Ya, sebaiknya ini perlu kita evaluasi secara menyeluruh. Padahal di setiap MBG ada petugas gizinya. Apa tidak ada koordinasi dan komunikasi antara petugasnya,?” ujarnya kepada lombokvibes (23/2/2026).
dr. Bahrudin mengaku, Dinkes KLU menerima banyak aduan terkait MBG ini. Mulai dari makanan yang tidak dihabiskan siswa karena rasa dan kualitas yang dipertanyakan. Bahkan, terdapat keluhan mengenai susu kotak yang diberikan dinilai tidak sesuai dengan kelompok usia penerima manfaat.
“Macam-macam sudah,” ungkapnya.
Lebih jauh, sejumlah kasus yang berkembang di lapangan disebutkannya, cukup memprihatinkan. Padahal, dengan kondisi anggaran program MBG yang cukup fantastis, harusnya persoalan di lapangan tidak terjadi.
“Ini bukan kesalahan di anggaran. Hanya kekeliruan di penyedia SPPG yang harus lebih intens dalam memonitoring pengelolaannya, mulai dari penyediaan bahan, proses memasak sampai ke penyajian dan distribusi,” tegas dia.
Ia juga memastikan bahwa secara umum tenaga dan anggaran dinilai mencukupi untuk mendukung program MBG berjalan sesuai standar.
“Padahal tenaga dan anggaran tercukupi,” katanya.
Karena itu, ia menyayangkan munculnya berbagai kasus yang seharusnya dapat dicegah dengan sistem pengawasan dan koordinasi yang baik.
“Sangat-sangat disayangkan,” ucapnya singkat.
Oleh karena itu, dr.Bah menilai harus ada evaluasi yang menyeluruh agar program ini bisa berjalan dengan baik.
