Lombokvibes.com, Jakarta – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengguncang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat sorotan serius dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Dengan jumlah korban meninggal mencapai 303 orang dan 279 orang dilaporkan hilang hingga Sabtu sore, 29 November 2025, AMSI menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat, terukur, dan terintegrasi dalam penanganan darurat.
Skala kerusakan yang masif—mulai dari ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pokok, hingga terputusnya total akses komunikasi dan transportasi—mendorong AMSI menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan status bencana nasional.
Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, menyebutkan, penanganan lintas provinsi ini membutuhkan koordinasi terpusat dengan langkah-langkah yang konkret dan menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.
AMSI pun menyampaikan enam rekomendasi utama untuk pemerintah:
- Pembentukan pusat komando penanganan cepat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan otoritas penuh menggerakkan operasi kementerian, lembaga, dan unsur pemerintah.
- Pengerahan personel gerak cepat dari BNPB, TNI, Polri, hingga Basarnas untuk membuka akses jalan, memulihkan jaringan komunikasi, dan menembus wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Hingga kini, jalur vital seperti Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, serta perbatasan Sumut–Aceh masih terputus total.
- Percepatan distribusi logistik menggunakan jalur udara demi menjangkau daerah sulit akses seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
- Pengoperasian dapur umum darurat dengan memaksimalkan Mobile Kitchen milik TNI, Polri, dan BNPB untuk menjamin pasokan makanan harian, di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok. Di Padang Sidempuan, harga cabai naik dari 50.000 menjadi 100.000 rupiah per kilogram.
- Konsolidasi data bencana secara nasional agar penanganan tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
- Sinergi kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian PU untuk perbaikan infrastruktur darurat, Komdigi untuk pemulihan jaringan komunikasi, hingga Kementerian Kesehatan untuk layanan medis.
Di luar penanganan jangka pendek, AMSI juga menyoroti perlunya investigasi komprehensif terkait penyebab bencana. Analisis yang beredar menunjukkan faktor lingkungan memiliki peran besar.
“Ditemukannya gelondongan kayu yang terseret arus di berbagai titik menguatkan dugaan adanya deforestasi, alih fungsi lahan, hingga pembalakan liar,” tegasnya.
AMSI menegaskan bahwa pembangunan berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan hutan bukanlah solusi berkelanjutan, melainkan ancaman nyata terhadap kawasan resapan air.
AMSI juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan seluruh warga. Masyarakat diimbau aktif mengkritisi kebijakan maupun aktivitas yang dapat merusak lingkungan dan memperbesar risiko bencana.
“Bencana ini juga memukul sektor media. Banyak jurnalis dan pekerja media siber di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban langsung. Di sejumlah wilayah, rumah mereka rusak, akses logistik terputus, dan bahan bakar langka serta mahal, termasuk di Tapanuli Selatan. Kondisi ini membuat liputan di lapangan semakin sulit, terlebih listrik padam dan sinyal telekomunikasi hilang-timbul sehingga posko dan kantor desa terpaksa menggunakan perangkat Starlink untuk sekadar terhubung dengan dunia luar,” tegasnya.
Hingga Minggu, 30 November pukul 10.00 WIB, informasi yang dihimpun AMSI menunjukkan situasi darurat diperkirakan masih berlangsung setidaknya dua hingga tiga hari ke depan.
Data wilayah terdampak yang dihimpun AMSI mencakup:
14 kabupaten/kota di Aceh: Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Barat, Bireun, Aceh Selatan, Aceh Besar, Pidie Timur, Aceh Timur, Aceh Jaya, Pidie, dan Kota Subulussalam.
5 kabupaten/kota di Sumatera Utara: Humbang Hasundutan, Batubara, Mandailing Natal, Kota Medan, dan Binjai.
13 kabupaten/kota di Sumatera Barat: Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Agam, Kota Solok, dan wilayah lainnya yang masih dalam pendataan.
“Karena banyak jurnalis terisolasi dan kesulitan memenuhi kebutuhan harian, untuk itu AMSI mendesak pemerintah dan BNPB memberikan akses prioritas bagi pekerja media yang bertugas di kawasan terdampak. Kebutuhan darurat seperti bahan bakar, makanan, dan akses komunikasi disebut mutlak untuk memastikan media bisa menjalankan fungsi pengawasan publik,” sambungnya.
AMSI berharap seruan ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah demi mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera. Doa dan solidaritas dipanjatkan untuk seluruh korban di tiga provinsi terdampak.
