Lombok Utara – Suara masyarakat akhirnya sampai ke gedung wakil rakyat. Ratusan massa dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (1/9). Mereka menuntut perhatian serius pemerintah terhadap sejumlah persoalan yang dinilai merugikan rakyat kecil, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kesejahteraan nelayan dan petani.
Dalam orasinya, Koordinator aksi, Sopian Hakiki, menyoroti proyek pembangunan Dermaga Selengen di Kecamatan Kayangan yang disebut telah menimbulkan keresahan di tengah warga. Ia mendesak agar dermaga tersebut dibongkar karena dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan tuntutan lain seperti percepatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), peningkatan kesejahteraan buruh kecil, hingga desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Lombok Utara. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, yang hadir menemui massa bersama sejumlah anggota dewan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap aspirasi rakyat.
“Hari ini kita turun bersama DPRD untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Kalau memang masyarakat merasa dirugikan, dermaga itu akan ditutup,” tegas Kusmalahadi di hadapan para demonstran.
Pernyataan tegas tersebut disambut sorak dukungan dari peserta aksi. Di sisi lain, DPRD juga memastikan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan secara formal melalui mekanisme kelembagaan.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Ia menyebut sejumlah program telah masuk dalam perencanaan anggaran, termasuk pembangunan PJU secara bertahap dan pembangunan gapura batas wilayah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026.
“Ke depan kami akan lebih terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Semua masukan yang disampaikan secara konstruktif pasti akan kami tindak lanjuti,” ujar Kariyasa.
Aksi yang berlangsung damai itu ditutup dengan prosesi tabur bunga sebagai simbol perjuangan dan harapan akan terwujudnya keadilan sosial di Lombok Utara. Setelah mendengarkan langsung komitmen dari Pemda dan DPRD, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Langkah cepat pemerintah dan DPRD dalam merespons aspirasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada masyarakat.
