Lombokvibes.com, Lombok Utara – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi S.Sos., memberikan warning serius kepada Pemda untuk intens membangun komunikasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI agar membuka link usulan database honorer di KLU.
Politisi Gerindra itu menegaskan, bahwa ribuan honorer di Lombok Utara tidak boleh dirugikan akibat kelalaian administrasi.
“Kami di DPRD mendesak Pemda untuk terus berkomunikasi dan melobi pemerintah pusat untuk membuka kembali link pengusulan honorer menjadi P3K Paruh Waktu,” tegasnya via telepon, Jumat (28/11/2025)z
Anggota Dewan yang juga juga merupakan Ketua PBVSI KLU itu, menyatakan bahwa pihaknya mendorong dan mendesak pemerintah daerah bergerak cepat.
Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memastikan seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat tetap dapat diusulkan.
“Kami cukup menyayangkan kok ada keterlambatan itu, sementara ribuan honorer, putra-putri daerah kita nasibnya sekarang bergantung pada rekrutmen ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lagi mengulangi kesalahan administratif, khususnya terkait keterlambatan pengiriman data yang selama ini menjadi masalah klasik. Artadi menilai, pegawai honorer KLU kerap menjadi pihak yang dirugikan akibat kelalaian tersebut.
“Ke depan, harapan kami pemerintah daerah jangan selalu mengirim data terlambat,” tegasnya.
Sebelumnya, perwakilan Kantor Regional X BKN, Narti, menjelaskan bahwa sampai saat ini, status database honorer Lombok Utara di data BKN masih nol, alias tidak ada.
Hal ini dikarenakan, Pemda KLU terlambat memetakan kebutuhan P3K paruh waktu di daerah. Dirinya, menyebut seharusnya Pemda KLU melakukan input data honorer per 20 Agustus 2025 lalu. Ketentuan tersebut telah diatur jelas dalam keputusan Menteri PAN-RB, sehingga apabila daerah terlambat, konsekuensinya akan langsung berdampak pada honorer yang menunggu kepastian status.
“Ya sekarang kami minta tolong kepada bapak-ibu, untuk kita sama-sama berkomunikasi dengan KemenPAN agar membuka link pengusulan itu,” jelas Narti.
Dia pun menyebut, berdasarkan pagu MenPAN RB, Kabupaten Lombok Utara berkesempatan memasukkan 2500 honorer.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
