Lombokvibes.com, Lombok Utara – Geliat ekonomi lokal di kawasan Car Free Day (CFD) Tanjung kian terasa. Ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan momentum mingguan itu sebagai ruang niaga baru yang hidup dan menarik perhatian warga. Namun, di balik semaraknya aktivitas ekonomi, muncul sorotan dari DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait penataan fasilitas dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut.
Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yuliarto, menyatakan dukungannya terhadap semangat para pelaku UMKM yang berpartisipasi aktif di area CFD. Menurut data Dinas Koperasi setempat, lebih dari 140 pelaku usaha telah resmi mendaftar untuk berjualan di kawasan bebas kendaraan tersebut.
“Antusiasme masyarakat luar biasa. Tapi UMKM ini juga perlu difasilitasi agar kegiatan mereka tertib dan nyaman. Misalnya dengan penyediaan tenda, sehingga retribusi juga bisa dikelola dengan baik,” ujar Kamah, Senin (25/8).
Sayangnya, kata dia, kebutuhan fasilitas dasar seperti tenda dan sarana pendukung lainnya belum terakomodasi dalam anggaran murni pemerintah daerah. Padahal, CFD telah terbukti menjadi magnet ekonomi yang bukan hanya diikuti oleh warga lokal, tetapi juga oleh pedagang dari luar daerah.
“CFD ini terbuka, tapi UMKM lokal yang sudah terdaftar sebaiknya mendapat prioritas utama,” tegas Kamah.
Selain soal penataan pedagang, DPRD KLU juga menyoroti dampak kegiatan CFD terhadap arus lalu lintas. Jalan utama di kawasan Tanjung kerap padat dan menimbulkan kemacetan selama kegiatan berlangsung.
Untuk itu, Kamah mengusulkan solusi konkret berupa jalur alternatif di kawasan tersebut.
“CFD ini bagus, tapi jangan sampai mengganggu mobilitas warga. Saya usulkan jalur dua di Tanjung, satu jalur tetap untuk CFD dan satu jalur lainnya dibuka bagi kendaraan. Dengan begitu, kegiatan ekonomi tetap jalan, lalu lintas pun lancar,” jelasnya.
Komisi II DPRD KLU berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera merumuskan langkah teknis yang komprehensif agar pelaksanaan CFD ke depan semakin tertib dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
“Yang paling penting adalah keseimbangan. UMKM bisa berkembang, masyarakat tetap nyaman, dan pemerintah hadir memberi solusi,” tutup Kamah.
CFD Tanjung kini menjadi simbol kebangkitan ekonomi warga Lombok Utara. Namun, agar geliat itu terus tumbuh tanpa menimbulkan persoalan baru, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku UMKM menjadi kunci utama keberlanjutan kegiatan ini.
