Lombokvibes.com, Lombok Utara – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memilih bersikap hati-hati dalam menyikapi isu pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hingga kini, lembaga legislatif daerah itu belum mengambil langkah rasionalisasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 karena belum ada kepastian resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi sebelum menerima dasar hukum yang sah. Menurutnya, hingga saat ini belum ada surat atau dokumen resmi yang diterima DPRD terkait besaran pengurangan dana transfer untuk daerah.
“Sampai dengan saat ini kami di Banggar belum menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan berapa angka pengurangan dana transfer itu,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Ardianto mengungkapkan, memang telah ada pertemuan antara sejumlah kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dengan pihak Kemenkeu untuk membahas rencana pengurangan dana transfer. Namun DPRD Lombok Utara tetap memilih menunggu kepastian tertulis sebelum melakukan langkah penyesuaian anggaran.
“Kita tunggu dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau peraturan resmi dari Kemenkeu dulu, baru kita berani bergerak,” tegasnya.
Dari informasi awal yang beredar, pengurangan dana transfer untuk Lombok Utara diperkirakan mencapai sekitar Rp185 miliar. Jika angka itu benar, dampaknya disebut cukup signifikan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada 2026 mendatang.
Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyiapkan langkah strategis dengan meninjau ulang komposisi belanja daerah. Rasionalisasi, kata Ardianto, akan diarahkan secara proporsional agar tidak mengganggu program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Rasionalisasi harus dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Lombok Utara,” tandasnya.
