Lombokvibes.com, Lombok Utara– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD KLU, (31/1/2025).
Sidang Paripurna sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, serta didampingi Wakil Ketua I Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Karyase, S.PdH. Turut hadir dalam sidang tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyase, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti potensi daerah, kapasitas fiskal, profesionalisme birokrasi, pertumbuhan investasi, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemerintah Daerah KLU, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, telah menetapkan empat misi pembangunan guna menciptakan kemajuan di berbagai aspek, termasuk kesejahteraan rakyat, daya saing daerah, serta peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebanyak 36 indikator ditetapkan sebagai ukuran capaian pembangunan.
Salah satu indikator utama yang menjadi sorotan adalah capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, indeks ini berhasil melampaui target dari 62 menjadi 63,18, sementara data untuk tahun 2024 masih menunggu rilis resmi.
Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi perhatian utama, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, IPM KLU tercatat meningkat dari target 65,7 menjadi 68,02. Tren ini berlanjut di tahun 2024, dengan capaian IPM melampaui target dari 66,89 menjadi 68,64.
Dengan diterimanya LKPJ Bupati 2024, DPRD KLU menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan memberikan rekomendasi strategis agar pembangunan di Lombok Utara semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi capaian yang telah diraih, namun tetap perlu evaluasi untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Agus Jasmani dalam sidang tersebut.
Diharapkan, dengan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembangunan di Kabupaten Lombok Utara dapat terus berkembang secara berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.