Lombokvibes.com, Mataram – Memasuki penghujung 2025, Pemerintah Provinsi NTB kembali memperkuat derap langkah percepatan penurunan stunting. Dalam agenda konsultasi dan koordinasi teknis bersama perangkat daerah dan mitra kerja di Mataram, Rabu (3/12/2025), Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyerukan kerja kolaboratif yang lebih serius, terutama bagi daerah yang masih berstatus merah.
Wagub mengungkapkan perkembangan terbaru peta stunting di NTB. Dua kabupaten, Lombok Barat dan Sumbawa, kini sudah berada di zona hijau. Namun Lombok Timur dan Lombok Utara masih perlu peningkatan signifikan karena masih tercatat di zona merah. Ia meminta keduanya memperkuat konsolidasi, memastikan program tepat sasaran, dan tidak menunggu intervensi pusat.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah, dan yang merah harus berusaha naik,” tegasnya.
Ia menekankan, penanganan stunting bukan bagian dari kepentingan politik, melainkan misi penyelamatan generasi masa depan, terlebih menuju Generasi Emas 2045. Karena itu, seluruh pihak diminta tetap berada pada koridor kerja nyata dan tidak menjadikannya komoditas.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi instansi vertikal seperti TNI dan Polri yang ikut mengakselerasi penanganan stunting melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program intervensi gizi selama 90 hari ini membutuhkan dukungan Rp15.000 per hari atau sekitar Rp1,3 juta untuk satu anak. Meski efektif, beban biaya masih cukup berat bagi masyarakat dengan penghasilan UMR sehingga partisipasi masyarakat dan komunitas menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan.
“Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
Wagub menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa bertumpu pada intervensi kesehatan semata. Faktor pendidikan, ekonomi rumah tangga, hingga lingkungan sosial menjadi komponen penting yang menentukan keberhasilan. Pendekatan berbasis spasial juga diperlukan agar intervensi tidak sia-sia dan benar-benar menjangkau titik rawan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi perempuan dan pendamping lapangan yang terus bekerja mendekati keluarga sasaran. Menurutnya, seragam para petugas bukan hanya identitas, tetapi simbol komitmen untuk hadir menemani ibu dan anak di wilayah paling terpencil sekalipun.
Di hadapan peserta, Wagub turut menyinggung berbagai dinamika keluarga yang ditemui petugas di lapangan, seperti para ibu yang menjadi kepala keluarga atau rumah tangga yang tidak lagi utuh. Pemerintah, katanya, hadir membantu, tetapi keluarga tetap menjadi benteng utama. Ia berharap para ayah lebih terlibat dan tidak menyerahkan seluruh beban pengasuhan kepada ibu.
Menutup arahannya, Wagub kembali mengingatkan bahwa memasuki bulan Desember, waktu evaluasi menjadi semakin sempit. Semua rencana tahun berjalan harus dipastikan siap dieksekusi dan ditindaklanjuti. NTB, katanya, tidak boleh puas dengan capaian saat ini.
“Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat,” pungkasnya.
