Lombokvibes.com, Lombok Utara – Upaya Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat penyelesaian sengketa di tingkat akar rumput kini memasuki babak baru.
Majelis Krama Desa (MKD) resmi naik kelas setelah para anggotanya mengikuti dan lulus Diklat Mediator Bersertifikat bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Pusat Mediasi Indonesia (PMI), pada 10-13 November 2025.
Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting bagi daerah dalam mendorong penyelesaian masalah tanpa harus masuk ke jalur pengadilan.
Ia menyebut MKD kini bukan lagi sekadar mediator biasa, tetapi telah menjadi mediator resmi dan sah secara legal.
Menurutnya, MKD memainkan peran strategis dengan menggabungkan tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan tokoh adat dalam satu majelis untuk merumuskan solusi atas berbagai konflik di masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal namun tetap sejalan dengan hukum agama dan hukum positif, penyelesaian masalah diharapkan tidak hanya tuntas, tetapi juga tidak meninggalkan luka sosial.
“Damailah Lombok Utara,” ujar Bupati Najmul menegaskan semangat yang ingin dibangun dalam penguatan lembaga mediasi desa tersebut.
Sementara itu, Ketua MKD Desa Sambik Bangkol, Suhaedi, turut mengapresiasi pelatihan yang berlangsung selama empat hari ini. Ia menyebut banyak ilmu baru yang mereka dapatkan, terutama dalam teknik dan etika penyelesaian sengketa.
Sertifikat yang diberikan, kata Suhaedi, menjadi legalitas penting bagi MKD di desa dalam menangani persoalan di tingkat bawah. Selama ini, berbagai masalah seperti konflik tanah hingga perselisihan rumah tangga telah berhasil mereka selesaikan secara damai tanpa harus naik ke tingkat yang lebih tinggi.
Menurutnya, sejak pelatihan selesai, belum ada kasus baru yang masuk, namun kesiapan mediator desa kini jauh lebih kuat. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah KLU atas fasilitasi dan dukungan penuh terhadap penguatan MKD.
Harapan kami sederhana, segala persoalan bisa diselesaikan di tingkat bawah tanpa harus berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ujar Suhaedi.
Upaya ini menjadi bukti bahwa KLU serius membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, cepat, dan berakar dari nilai-nilai lokal yang sudah lama hidup di tengah masyarakat.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
