Lombokvibes.com, Lombok Utara– Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami penurunan signifikan pada 2025. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin turun dari 23,96 persen menjadi 20,72 persen, atau berkurang 3,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini menandai kemajuan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan yang digerakkan pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, mengapresiasi hasil tersebut namun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian sementara. Ia menilai, penurunan kemiskinan harus dibarengi dengan strategi jangka panjang dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang dijalankan.
“Penurunan ini adalah bukti kerja keras semua pihak, tapi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan tren ini berkelanjutan,” tegas Hakamah, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, ada tiga langkah kunci yang harus segera dilakukan: memperkuat evaluasi dan monitoring program agar lebih tepat sasaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dan menyalurkan anggaran secara efektif.
Lebih lanjut, Hakamah menilai fokus pembangunan ke depan harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. “Kita perlu mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat bawah. Menurutnya, alokasi anggaran harus diarahkan untuk kebutuhan mendasar dan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan, seperti penyediaan rumah layak huni, modal usaha bagi pelaku UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.
“Penanganan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tapi bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Ini butuh keberpihakan anggaran dan kebijakan yang berani,” tambahnya.
DPRD Lombok Utara menegaskan akan terus mengawal kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Hakamah optimistis, dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan masyarakat, angka kemiskinan di Lombok Utara dapat terus ditekan, menuju kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah kabupaten.
