Lombokvibes.com, Mataram– Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mencuri perhatian di level provinsi. Pada pertemuan strategis antara BPK Perwakilan Provinsi NTB dan para inspektur daerah se-NTB di Mataram, Senin 8 Desember 2025, KLU resmi diumumkan sebagai daerah dengan peningkatan capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTL RHP) paling progresif di NTB.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB dan jajaran, Inspektur Provinsi NTB, para inspektur kabupaten/kota, Dirut Bank NTB Syariah, Dirut PDAM Giri Menang, Dirut PT BPR NTB, Tim PTL RHP provinsi maupun kabupaten/kota, serta lembaga terkait lainnya.
Dalam forum itu, Inspektur Kabupaten Lombok Utara, Heryanto, menyampaikan apresiasi mendalam atas penghargaan BPK yang diberikan kepada KLU. Ia mengungkapkan bahwa capaian progres Kabupaten Lombok Utara melonjak signifikan sebesar 9,39 persen, dari 73,18 persen pada semester sebelumnya menjadi 82,57 persen pada semester I tahun 2025. Lompatan ini mengerek posisi KLU dari peringkat 11 ke peringkat 7 se-NTB.
Sejak 2010 hingga 2025, total rekomendasi BPK untuk KLU berjumlah 747 poin. Dari angka tersebut, 616 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 128 belum sesuai, 2 belum ditindaklanjuti, dan 1 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
Heryanto menegaskan bahwa apresiasi dari BPK bukan sekadar pengakuan atas kerja keras Inspektorat KLU dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang. Ia mengakui masih ada jarak yang harus dikejar agar KLU dapat berada di level enam daerah lain yang capaiannya lebih tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur KLU juga membagikan pengalamannya mendampingi Tim Audit BPK sejak ia dilantik pada 1 Agustus, termasuk saat pelaksanaan Audit PDRT. Ia menilai audit tersebut tidak hanya menyoroti kebocoran Pendapatan Daerah, tetapi juga membuka data strategis terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal.
Temuan itu kemudian menjadi bahan penting dalam pembahasan RAPBD 2026. Target PAD KLU yang sebelumnya mengikuti RPJMD sebesar Rp341 miliar disepakati naik Rp29 miliar. Kenaikan ini disebut sebagai sinyal positif penguatan sinergi eksekutif dan legislatif untuk mendorong pendapatan daerah.
Heryanto juga menyampaikan harapan besar agar BPK terus memberikan penguatan kapasitas bagi inspektorat daerah. Ia menilai sudah saatnya inspektorat tidak hanya mendampingi dan memfasilitasi proses audit bersama OPD, tetapi terlibat langsung dalam proses audit untuk peningkatan kompetensi auditor daerah.
Menutup sambutannya, Heryanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang terus mendukung perjalanan pengawasan di KLU, mulai dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Koordinator Pengawasan, Dalnis Karina, Ketua Tim Beny dan anggota, hingga para inspektur senior di provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan penuh rasa hormat, ia menegaskan bahwa dorongan semua pihak menjadi energi penting bagi Inspektorat KLU untuk terus memperkuat tata kelola dan memastikan rekomendasi berjalan semakin efektif.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
