Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengambil langkah serius dalam merespons krisis air bersih yang melanda Gili Meno. Bupati H. Najmul Akhyar menegaskan bahwa berbagai upaya strategis telah dan terus dilakukan demi menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas sektor pariwisata di kawasan tersebut.
Salah satu langkah penting yang tengah ditempuh adalah pengajuan banding atas sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa waktu lalu. Namun di tengah proses hukum itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan distribusi air bersih ke Gili Meno.
“Saya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Saya khawatir terhadap masyarakat dan sektor pariwisata di Gili Meno. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius akibat minimnya pasokan air,” kata Najmul, Jumat (18/7/2025).
Untuk menjaga agar pasokan air tidak terputus, Pemda telah mengalokasikan anggaran darurat khusus guna mendukung pengiriman air bersih dari PDAM ke Gili Meno. Hal ini dilakukan agar warga tetap mendapatkan akses air bersih di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung.
“Jadi tidak tepat jika dikatakan pemerintah tidak bertindak. Justru kami terus bekerja memastikan masyarakat tidak merasakan dampak yang terlalu berat,” tegasnya.
Najmul juga menyoroti munculnya pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan situasi ini dengan menjual air bersih dengan harga tinggi. Ia mengingatkan agar krisis ini tidak dijadikan ruang spekulasi yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan yang tak kalah penting: menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan perlindungan lingkungan. Najmul mengapresiasi berbagai pihak, termasuk Walhi, yang terus menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan.
“Ini menjadi dilema besar. Apakah kita utamakan lingkungan terlebih dahulu dan menunda pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau kita penuhi kebutuhan air bersih sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan?” ujarnya.
Status Tiga Gili – yakni Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan – sebagai kawasan strategis pariwisata nasional sekaligus kawasan konservasi menambah kerumitan kebijakan. Untuk itu, Najmul menyebut pihaknya tengah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Ini adalah dua prioritas dengan pendekatan berbeda. Saat ini kami sedang memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan agar ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di lapangan,” jelasnya.
Najmul menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen penuh dalam mencari solusi jangka panjang atas krisis air bersih di Gili Meno, dengan prinsip bahwa kebijakan hukum harus tetap memberi manfaat bagi masyarakat.
“Jika penegakan hukum justru menutup akses terhadap kebutuhan dasar, berarti ada prinsip hukum yang belum terpenuhi. Ini yang sedang kami perjuangkan,” tutupnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
