Lombokvibes.com, Mataram – Menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan lama kembali muncul dengan warna baru: apakah rakyat benar-benar sudah merdeka? Bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tapi juga dari belenggu ketimpangan dan ketidakadilan sosial.
Pertanyaan inilah yang menjadi inti Bincang Kamisan edisi ke-12 yang digelar Pemerintah Provinsi NTB melalui Diskominfotik, Kamis 7 Agustus 2025.
Bertempat di Command Centre Kompleks Kantor Gubernur, forum ini mengusung tema “Memaknai Kemerdekaan Bagi NTB?” dan menghadirkan dua tokoh dari dua generasi berbeda—Guru Besar Komunikasi Prof. Dr. H. Kadri, M.Si, dan Mayor (Purn.) I Nyoman Dirga, SH., MH.
Prof. Kadri mengajak hadirin melihat makna kemerdekaan dari perspektif keseharian rakyat. Menurutnya, selama masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan dan pengangguran, maka tugas mengisi kemerdekaan belumlah tuntas.
“Kemerdekaan bukan hanya soal sejarah, tapi soal apakah masyarakat sudah hidup nyaman dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menyinggung angka kemiskinan NTB yang masih di atas 11 persen dan pengangguran sebesar 2,73 persen sebagai tantangan nyata. Dalam pandangannya, potensi daerah tak cukup hanya ditunjukkan lewat statistik—namun harus menyentuh kehidupan rakyat.
Salah satu sorotan menarik adalah apresiasinya terhadap gaya komunikasi pemerintahan NTB yang disebutnya setara dengan rakyat. Gubernur dan wakil gubernur dianggap berhasil meruntuhkan sekat birokrasi lewat pendekatan yang lebih membumi.
“Pemimpin yang mau duduk di warung dan berbicara apa adanya, justru lebih didengar rakyat,” tambahnya.
Dari sudut pandang pejuang generasi tua, Mayor (Purn.) I Nyoman Dirga mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak datang dari langit—melainkan dipertaruhkan dengan darah dan keberanian. Baginya, nasionalisme tak boleh usang dimakan zaman.
Ia menekankan pentingnya nilai Tri Hita Karana sebagai prinsip hidup: menjaga hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Dirinya juga mengingatkan bahwa perjuangan hari ini tidak kalah berat—bukan melawan penjajah asing, tapi penjajahan budaya dan mental.
“Kita harus jadi pagar untuk budaya sendiri. Jangan semua yang dari luar ditelan mentah-mentah,” serunya.
Diskusi yang berjalan santai tapi dalam ini bukan sekadar menyoal sejarah, tapi membuka mata tentang pentingnya arah baru dalam mengisi kemerdekaan. Arah yang tidak hanya bicara infrastruktur, tapi juga karakter dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Di tengah derasnya arus digital, globalisasi, dan krisis lingkungan, makna kemerdekaan pun tak bisa dilihat hitam putih. Dan forum seperti ini menjadi ruang penting untuk merawat kesadaran bahwa menjadi merdeka, lebih dari sekadar seremoni, adalah soal keberanian membaca zaman—dan bertindak di dalamnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
