Lombokvibes.com, Lombok Utara– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi memulai langkah strategis pembangunan lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, Senin (6/5) di Lotara Point, Kecamatan Pemenang, ini mengusung semangat kolaborasi, sinergi, dan inklusi sebagai kunci menuju Lombok Utara yang semakin maju.
Mengangkat visi “Bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju”, forum ini menghadirkan lebih dari 300 peserta lintas kalangan, mulai dari perangkat daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga perwakilan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Musrenbang ini bukan sekadar ritual tahunan. Ini momentum kita menyusun peta jalan masa depan yang konkret dan terukur,” ujar Wabup Kusmalahadi.
Ia menegaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen, melainkan pijakan strategis untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi tantangan pendidikan dan kesehatan, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
Capaian positif turut disorot: sejak berdiri pada 2008 dengan tingkat kemiskinan 43,12%, KLU berhasil menurunkannya menjadi 23,96% pada 2024. Pertumbuhan ekonomi juga kembali menggeliat pasca-pandemi, mencapai 4,28% pada 2024, setelah sempat terkontraksi -7,46% di 2020.
Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiarto, menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perencanaan yang diawali dengan Forum Perangkat Daerah.
“Kami telah menyusun indikator dan target yang terukur, selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Nasional. Ini penting agar kebijakan daerah bergerak dalam satu arah dengan agenda pembangunan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang penyelarasan visi dan misi daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus cermat dalam menetapkan skala prioritas. RPJMD ini harus menjadi solusi, bukan hanya dokumen administratif,” tegasnya.
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, memberikan apresiasi tinggi.
“KLU adalah daerah pertama di NTB yang melaksanakan Musrenbang RPJMD. Ini menunjukkan keseriusan dan kesiapan daerah dalam membangun pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Wabup Kusmalahadi menutup dengan ajakan kepada seluruh pihak—dari lembaga vertikal, perbankan, dunia usaha, hingga NGO—untuk bergandengan tangan membangun Lombok Utara.
“Kita mungkin menghadapi tantangan, termasuk efisiensi anggaran pusat. Tapi dengan kerja nyata, inovasi, dan sinergi, saya yakin kita mampu menjawabnya. Mari jadikan lima tahun ke depan sebagai masa emas bagi Lombok Utara,” tutupnya.
