Lombokvibes.com, Mataram— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen membangun budaya kesiapsiagaan sebagai fondasi utama pengurangan risiko bencana. Momentum itu ditandai melalui peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB di kawasan Car Free Day Jalan Udayana, Mataram, Minggu.
Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi gerakan kolektif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, wilayah NTB yang memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi, banjir, kekeringan hingga erupsi gunung api membutuhkan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa menghentikan bencana, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya. Kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan. Dengan pengetahuan, latihan, dan sistem yang baik, kita mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi kerugian,” ujarnya.
Ia menegaskan, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana harus menjadi momentum memperkuat kesadaran publik sekaligus koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di NTB.
Rangkaian kegiatan yang digelar BPBD NTB bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB dan didukung Program SIAP SIAGA melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, komunitas hingga pelajar. Kegiatan diawali dengan Senam Tangguh yang diikuti ratusan peserta sebagai simbol kebersamaan dan kesiapan menghadapi situasi darurat.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai sosialisasi program strategis penanggulangan bencana. Salah satunya pengenalan Sistem Informasi Kebencanaan SIK SiAGA NTB, sebuah platform digital yang menyediakan informasi potensi bencana, peringatan dini, hingga langkah mitigasi secara cepat dan terintegrasi.
Kepala BPBD NTB Sadimin mengatakan sistem ini dihadirkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.
“Informasi yang tepat waktu dapat menyelamatkan nyawa. Dengan SIK SiAGA NTB, kami ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” katanya.
Selain itu, BPBD NTB juga memperkuat sosialisasi Desa Tangguh Bencana atau Destana. Program ini mendorong kapasitas masyarakat desa dalam mengelola risiko secara mandiri melalui perencanaan berbasis risiko, pembentukan relawan desa, hingga penyusunan rencana kontinjensi.
Penguatan ketangguhan wilayah juga dilakukan melalui kajian khusus pulau kecil. Pendekatan ini penting mengingat banyak wilayah NTB terdiri dari pulau-pulau kecil dengan kerentanan tinggi terhadap bencana. Kajian tersebut telah dilakukan di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Lombok, serta Pulau Moyo, Pulau Medang, dan Pulau Bungin di wilayah Sumbawa.
Dalam kegiatan tersebut, program Desa Berdaya turut diperkenalkan sebagai strategi pengurangan risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menekankan kemandirian ekonomi dan sosial sebagai fondasi ketahanan, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat.
Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian melalui sosialisasi Unit Layanan Disabilitas BPBD NTB. Pendekatan ini memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang ramah dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
“Kita harus memastikan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal dalam upaya penyelamatan. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang harus kita perhatikan, dan itu menjadi tanggung jawab bersama,” kata pengurus ULD BPBD NTB, Sri Sukarni.
Peringatan HKB 2026 juga diramaikan pameran literasi kebencanaan yang melibatkan berbagai komunitas. Media edukasi seperti buku, komik, poster hingga permainan interaktif disajikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya anak-anak, tentang risiko dan langkah saat terjadi bencana.
Selain itu, kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis turut digelar. Layanan tersebut diikuti aparatur sipil negara, relawan, serta masyarakat umum sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan fisik menghadapi situasi darurat.
Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana. Gubernur NTB kembali mengingatkan bahwa membangun budaya siaga membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi semua pihak.
“Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kita harus selalu siap. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kerja sama kita dapat menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya,” tutupnya.
Melalui peringatan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap kapasitas masyarakat semakin meningkat serta sistem penanggulangan bencana menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.
