Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali memperkuat komitmen pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk membangun 100 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program tersebut difokuskan bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Saat ini, Dinas PUPR Perkim KLU masih melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Kabid Perkim Dinas PUPR Perkim KLU, Eva Saadatun Adawiyah, mengatakan proses verifikasi penting dilakukan karena ditemukan sejumlah perubahan data calon penerima. Di antaranya ada penerima yang telah meninggal dunia serta calon penerima yang tidak memiliki lahan.
“Ini yang sedang kami sinkronkan kembali sebelum penerbitan SK penerima bantuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program RTLH yang bersumber dari APBD murni ini menggunakan sistem swakelola dengan nilai bantuan sebesar Rp 35 juta per unit. Selain itu, terdapat tambahan enam unit rumah yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD KLU.
Tak hanya dari APBD daerah, dukungan pembangunan rumah layak huni juga datang dari pemerintah pusat. Tercatat, sebanyak 335 unit rumah akan dibangun melalui jalur aspirasi yang tersebar di lima kecamatan, serta 125 unit lainnya melalui jalur reguler.
Menurut Eva, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan RTLH di Lombok Utara.
“Ini menunjukkan bahwa penanganan RTLH di KLU dilakukan secara kolaboratif, baik dari daerah maupun pusat,” jelasnya.
Selain itu, program Jumat Bedah Rumah (JUBAH) juga tetap berjalan. Program ini diperkuat melalui kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satunya PT Eka Jaya yang sebelumnya membantu pembangunan tujuh unit rumah bagi warga Desa Bentek, Kecamatan Gangga.
Sekda KLU Sahabudin sebelumnya menyampaikan, program JUBAH menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Baznas, dunia usaha melalui CSR, hingga partisipasi masyarakat.
Dengan berbagai skema pembiayaan tersebut, Pemda KLU optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat terus ditekan sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di daerah itu.
