Lombokvibes.com, Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kanada resmi membuka lembaran baru kerja sama bilateral yang lebih strategis, setara, dan berkelanjutan. Pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, menjadi penanda transformasi hubungan dari pola bantuan menuju kemitraan (partnership) yang saling menguntungkan.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Bank NTB, Mataram, Sabtu (10/1/2026), kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi, mulai dari penguatan UMKM, sektor kesehatan, perluasan akses pasar produk unggulan NTB, hingga pengembangan energi bersih dan industri strategis.
“Banyak potensi yang akan mereka garap. Hari ini membahas potensi penangkapan ikan, pariwisata dengan investasi seaplane, vallet PT STM di Dompu, serta program-program sosial seperti lingkungan dan pemberdayaan perempuan yang segera akan ditindaklanjuti oleh Kedutaan Besar Kanada,” ujar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Gubernur menegaskan, kerja sama ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk memperluas jaringan internasional sekaligus meningkatkan daya saing daerah di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, kemitraan dengan Kanada akan membuka ruang investasi dan kolaborasi yang lebih luas, khususnya bagi penguatan UMKM dan industri berbasis potensi lokal.
Di sisi lain, Menteri Randeep Singh Sarai menekankan bahwa program sosial yang akan dijalankan Kanada di NTB merupakan bagian dari komitmen terhadap kesetaraan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.
“Program sosial ini akan kami lakukan dalam waktu dekat seperti yang kami lakukan di negara-negara Asia dan Amerika lainnya. Kami memilih Lombok karena memiliki populasi dan wilayah besar di Asia Pasifik, selain potensi investasi energi dan sektor lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan kerja sama yang diusung Kanada saat ini tidak lagi berbasis bantuan semata, melainkan membangun kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan semangat yang disampaikan kedua belah pihak, bahwa kerja sama NTB–Kanada kini memasuki babak baru. Bukan lagi hubungan donor dan penerima, melainkan partnership yang menempatkan NTB sebagai mitra strategis dalam pengembangan kawasan Asia Pasifik.
“Kerja sama ini bukan lagi soal bantuan, tetapi tentang membangun kemitraan yang setara, strategis, dan saling menguntungkan,” menjadi garis besar arah baru hubungan NTB dan Kanada.
Dalam rangkaian kunjungannya, Menteri Randeep Singh Sarai dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi strategis di Pulau Lombok. Di antaranya komunitas Solidaritas Perempuan dan Pusat Pembelajaran Perempuan di Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, kemudian Vena Energy Plant atau PLTS Sengkol di Lombok Tengah, serta komunitas BERANI di Desa Aik Dewa, Lombok Timur.
Kunjungan ini menjadi simbol kuat bahwa fokus kerja sama tidak hanya pada sektor ekonomi dan investasi, tetapi juga menyentuh langsung penguatan komunitas, pemberdayaan perempuan, energi terbarukan, dan pembangunan sosial berbasis masyarakat.
Selain sektor sosial dan UMKM, peluang kolaborasi di bidang energi bersih, hilirisasi industri pangan, serta pengembangan mineral kritikal turut menjadi agenda penting dalam pembahasan. Isu-isu ini dipandang strategis karena sejalan dengan arah pembangunan global yang menekankan transisi energi dan ketahanan industri berbasis sumber daya berkelanjutan.
Pertemuan tersebut juga melibatkan jajaran penting dari pihak Kanada, mulai dari Duta Besar, Direktur Program Asia Pasifik, Direktur Kebijakan, Direktur Operasi, hingga Direktur Komunikasi. Sementara dari pihak NTB, hadir Pj Sekda, Kepala Bappeda, Ketua TP PKK, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Dengan kerja sama ini, NTB semakin menegaskan posisinya sebagai daerah yang terbuka terhadap kemitraan global dan siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi hijau, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor unggulan daerah.
Kolaborasi NTB dan Kanada pun kini tak lagi sekadar wacana diplomasi, tetapi diarahkan menjadi langkah konkret menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.
