Lombokvibes.com, Kota Bima – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah strategis untuk memajukan industri kerajinan daerah. Salah satu fokus utama adalah mendorong digitalisasi dan perlindungan hak cipta terhadap wastra khas Lombok dan Sumbawa.
Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menyampaikan hal tersebut dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Bima yang berlangsung di Gedung Seni Budaya Kota Bima, Kamis (12/6). Ia menegaskan pentingnya semua produk wastra di NTB untuk segera didaftarkan hak ciptanya sebagai bentuk perlindungan dan penguatan identitas budaya daerah.
“Kalau kita tidak cepat bergerak, kita akan kalah dalam hak cipta. Padahal kekayaan wastra kita sangat beragam dan punya potensi besar,” ujarnya.
Sinta menyoroti bahwa promosi konvensional sudah tidak lagi relevan di era digital saat ini. Ia mendorong seluruh pengrajin dan pengurus Dekranasda kabupaten/kota agar segera mengadopsi strategi pemasaran digital, mulai dari penyempurnaan visual produk hingga penggunaan media sosial dengan narasi yang kuat.
Ia juga menekankan bahwa narasi sejarah di balik setiap wastra perlu digali dan diperkuat untuk memperkuat legitimasi saat pengajuan hak cipta, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain itu, Sinta mengajak masyarakat untuk lebih membumikan wastra dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat perayaan atau acara formal. Menurutnya, penggunaan wastra secara rutin bisa menjadi langkah nyata dalam pelestarian budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal.
“Kita mulai dari lingkungan terdekat, seperti instansi atau kantor, agar wastra kita bisa menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat NTB,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Sinta berpesan agar pengurus baru Dekranasda Kota Bima mampu merangkul seluruh pelaku kriya tanpa terkecuali. Ia menilai bahwa sinergi lintas sektor dan kolaborasi berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menjadikan wastra NTB dikenal luas di tingkat global.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
