Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal di seluruh NTB. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan transformasi digital daerah yang inklusif dan merata.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Daerah Blankspot dan Lemah Sinyal yang digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/10). Rapat dihadiri seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota, Bappeda, serta perwakilan BAKTI Komdigi.
“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal hanya karena persoalan sinyal,” ujar Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru per Maret 2025, masih terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di NTB. Wilayah dengan jumlah tertinggi tercatat di Kabupaten Dompu dan Bima, masing-masing 9 titik, disusul Lombok Utara (7 lokasi) dan Sumbawa (5 lokasi).
Yusron menegaskan, penanganan akan difokuskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi serta potensi ekonomi besar, seperti kawasan pariwisata, pertanian, dan perikanan.
“Transformasi digital bukan sekadar membangun menara BTS, tapi memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Dari pihak BAKTI Komdigi, perwakilan Sekretariat Infrastruktur menjelaskan bahwa sejak 2016, pihaknya telah membangun lebih dari 100 menara Base Transceiver Station (BTS) di NTB. Tahun 2025, BAKTI menargetkan tambahan 13 titik baru dan peningkatan kapasitas jaringan 4G dengan sistem fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
“Kami terus melakukan validasi bersama pemerintah daerah agar intervensi pembangunan dilakukan tepat sasaran,” jelas perwakilan BAKTI.
Sementara itu, sejumlah Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota juga menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital. Masih banyak titik lemah sinyal di kawasan strategis seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, hingga Taman Langit dan Lingsar di Lombok Barat—yang merupakan wilayah wisata dan pendidikan.
Mereka berharap kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, provider, dan BAKTI dapat semakin kuat, sejalan dengan upaya digitalisasi desa yang sedang digencarkan.
Bappeda NTB juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data potensi wilayah dengan data blankspot, agar pembangunan infrastruktur digital lebih efisien dan tepat sasaran.
Rakor tersebut menjadi langkah awal pembentukan kebijakan payung provinsi untuk percepatan penanganan blankspot. Pemerintah NTB bersama BAKTI dan operator telekomunikasi sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret, mulai dari validasi lapangan, sinkronisasi, hingga pembentukan forum koordinasi lanjutan.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini kita akan bergerak ke tahap implementasi konkret, agar seluruh masyarakat NTB benar-benar bisa menikmati akses digital yang setara,” tutup Kadis Kominfotik NTB.
