Pegang prinsip pembiayaan sehat, Bank NTB Syariah alihkan Rp57 miliar gaji ASN penyuluh pertanian ke BSI

Lombokvibes.com,  Mataram — PT Bank NTB Syariah kembali menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola perbankan yang sehat dan prudent. Bank milik daerah ini resmi mengalihkan (take over) portofolio pembiayaan ASN Penyuluh Pertanian kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), menyusul perubahan status kepegawaian para penyuluh yang kini menjadi ASN Pusat di bawah Kementerian Pertanian.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Area Manager Area Denpasar Bali Nusra, Tito Indratno.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa penguasaan arus kas (cash flow) merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas pembiayaan, baik untuk pembiayaan konsumer maupun produktif.

“Konsep dasar pembiayaan yang berlaku secara universal di industri perbankan adalah pihak yang memberikan pembiayaan idealnya adalah pihak yang menguasai cash flow. Mengingat per 1 Januari 2026 gaji atau payroll para penyuluh pertanian beralih ke BSI seiring perubahan status mereka menjadi ASN Pusat, maka manajemen memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan pembiayaan ini kepada bank yang menguasai payroll tersebut,” jelas Nazaruddin.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan semata pemindahan portofolio, melainkan langkah strategis untuk memastikan kualitas aset tetap berada pada kategori sehat dan risiko kredit dapat dimitigasi secara lebih otomatis.

Outstanding pembiayaan yang dialihkan dalam kerja sama ini tercatat mencapai kurang lebih Rp57 miliar. Dengan pengalihan tersebut, Bank NTB Syariah menilai nasabah tetap memperoleh kepastian layanan, sementara proses pengembalian pembiayaan menjadi lebih terukur karena dikelola oleh bank yang menguasai payroll.

Sejalan dengan Nazaruddin, Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk disiplin tata kelola sekaligus langkah kolaboratif antarbank syariah.

“Sebagai Bank Pembangunan Daerah, orientasi utama kami adalah ‘Bank Daerah untuk Daerah’. Oleh karena itu, prinsip utama kami adalah memastikan setiap pembiayaan memiliki sumber pengembalian yang terukur. Mengingat penguasaan cash flow para penyuluh kini berada di BSI, maka pengalihan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan kondisi riil di lapangan, sehingga kualitas pembiayaan tetap berada dalam kategori sehat dan kami dapat lebih fokus dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung akselerasi pembangunan di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Adhi juga menilai, kerja sama ini menjadi gambaran sinergi yang sehat di industri perbankan syariah, di mana kolaborasi dilakukan demi menjaga kualitas aset tetap prima.

“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antar perbankan syariah. Kita tidak hanya bicara soal kompetisi, tapi bagaimana bersinergi untuk menjaga kualitas aset tetap prima. Fokus kami tetap sama dengan semangat Pak Direktur Utama: mengedepankan prinsip kehati-hatian demi pertumbuhan bank yang berkelanjutan,” tambahnya.

Langkah pengalihan portofolio pembiayaan ini disebut sebagai bagian dari konsistensi Bank NTB Syariah dalam menjaga integritas sistem keuangan daerah. Bank NTB Syariah sebelumnya juga pernah menjalankan skema serupa melalui kerja sama dengan BPD Bali.

Pada kesempatan tersebut, Bank NTB Syariah menerima pengalihan outstanding pembiayaan ASN Daerah senilai Rp65 miliar dari BPD Bali sebagai bentuk kepatuhan terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Hari ini, kita melakukan hal yang sama dengan BSI, namun dalam posisi menyerahkan portofolio. Ini adalah bentuk sinergi yang sehat antarlembaga keuangan syariah. Dengan langkah yang terukur dan prudent seperti ini, Insya Allah kita dapat terus menjaga pertumbuhan bank yang berkelanjutan dan kualitas aset yang tetap prima,” tambah Nazaruddin.

Bank NTB Syariah berharap penandatanganan PKS tersebut tidak hanya memastikan transisi administratif para ASN Penyuluh berjalan lancar tanpa hambatan layanan perbankan, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan syariah di Nusa Tenggara Barat melalui pola kerja sama yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada kesehatan aset.

< a title=" milad bima 2025" target="_blank">